TerabasNews – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm) dan secara tahunan mengalami inflasi sebesar 2,46% (yoy) atau terjaga stabil sesuai sasaran target inflasi nasional yakni sebesar 2,5±1%. Selanjutnya, inflasi Bangka Belitung juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,08% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan terendah keenam se-Indonesia.
Secara bulanan, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada Kelompok Transportasi yang dipengaruhi kebijakan Pemerintah untuk menyesuaikan besaran biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) angkutan udara domestik sebagai dampak kenaikan harga avtur. Selanjutnya, inflasi juga didorong oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi oleh PT Pertamina yang berlaku sejak 4 Mei 2026. Selain itu, kenaikan harga cabai merah dan bawang merah menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H turut menjadi faktor pendorong inflasi bulanan di Bangka Belitung.
Sementara itu, secara tahunan, inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 6,65% (yoy), terutama pada komoditas emas perhiasan yang masih berada pada level tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 5,02% (yoy), khususnya komoditas cumi-cumi, serta Kelompok Transportasi sebesar 2,77% (yoy), terutama angkutan udara sebagai dampak kenaikan harga avtur.
Merespons kondisi tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan terus mendorong penguatan pengendalian inflasi di daerah bersama Pemerintah dan mitra strategis lainnya yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah secara aktif melakukan pemantauan harga harian dan mingguan, menyelenggarakan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 60 kali, serta memperkuat koordinasi dan sinergi di tingkat daerah, regional, maupun nasional.
Selain itu, Bank Indonesia juga aktif melakukan pendampingan kepada UMKM, khususnya sektor pertanian, guna mendukung program ketahanan pangan Pemerintah. Berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian inflasi melalui perilaku belanja dan konsumsi yang bijak.
Lebih lanjut, Rommy menyampaikan bahwa penguatan implementasi strategi 4K Pengendalian Inflasi akan terus dilakukan guna mendukung Program Strategis Nasional. Ia menegaskan bahwa tantangan inflasi ke depan masih ada akibat ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik. Oleh karena itu, penguatan Optimisme, Komitmen, dan Sinergi (OKS) bersama kepala daerah dan instansi terkait perlu terus dilakukan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil sesuai sasaran nasional. Inflasi yang terkendali menjadi modal penting dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan perekonomian dan ketidakpastian global.
