TerabasNews, BANGKA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi Golkar, Imelda, S.A.P., menyerap sejumlah aspirasi masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan saat melaksanakan kegiatan reses masa sidang I, tahun sidang II tahun 2026 di Daerah Pemilihan Bangka. Salah satu permintaan utama disampaikan oleh pengelola Pondok Pesantren Nurul Muhibbin yang memohon perhatian pemerintah daerah terkait pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur pendukung lingkungan pesantren, Jumat, 15/5.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pondok Pesantren Nurul Muhibbin menyampaikan usulan pembangunan jalan keliling lingkungan pondok, serta jalan penghubung antara lokasi pesantren menuju Desa atau wilayah Kemuje. Selain akses jalan, lembaga pendidikan Islam tersebut juga meminta dukungan untuk pembangunan pagar keliling kompleks pondok pesantren guna menunjang keamanan, ketertiban, serta kenyamanan proses pendidikan dan kegiatan keagamaan di lingkungan tersebut.
Mendengarkan langsung permohonan tersebut, Imelda menegaskan akan mencatat dan menjadikan aspirasi ini sebagai salah satu prioritas yang akan diperjuangkan di tingkat legislatif provinsi. Ia menilai keberadaan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan karakter generasi muda, sehingga dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi hal yang sangat diperlukan.
“Pembangunan infrastruktur di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, adalah bagian penting dari upaya mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar serta kenyamanan para santri dan pengasuh. Aspirasi ini sudah saya catat dengan rinci, mulai dari pembangunan jalan keliling, jalan penghubung ke Kemuje, hingga pembangunan pagar pondok,” ujar Imelda.
Anggota DPRD periode 2024–2029 ini berjanji akan membawa usulan tersebut ke dalam pembahasan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah. Ia juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk meninjau kelayakan teknis dan prioritas pembangunan agar harapan masyarakat dan pihak pesantren dapat segera terwujud.
“Sebagai wakil rakyat, tugas saya adalah menampung dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan. Saya akan pastikan aspirasi ini masuk dalam daftar usulan yang akan kami dorong agar mendapat alokasi anggaran yang tepat pada tahap selanjutnya,” tambah Imelda.
Kegiatan reses ini merupakan wadah resmi bagi anggota dewan untuk menjaring masukan dan kebutuhan langsung dari masyarakat, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
