TerabasNews, PANGKALPINANG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi Partai NasDem, Edi Nasapta, melontarkan kritik keras terhadap kekacauan pendataan dan penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Edi menegaskan ketidaktepatan data bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat atas bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial lainnya.
“Ini sudah kacau balau dan kelewatan. Ada masyarakat yang hidupnya benar-benar susah, tetapi dimasukkan ke desil tinggi dan dianggap mampu. Akibatnya, bantuan mereka terancam hilang. Pendataan macam apa ini?” tegas Edi.
Ia menekankan pemerintah tidak boleh berlindung di balik istilah teknis seperti integrasi data, sistem nasional, atau algoritma apabila hasil akhirnya bertentangan dengan kenyataan di lapangan.
“Jangan bodohi rakyat dengan istilah sistem. Rakyat tidak makan data. Rakyat membutuhkan pengobatan, pendidikan, beras, dan perlindungan. Kalau orang yang jelas-jelas miskin dinilai kaya oleh sistem, berarti hasil sistemnya bermasalah. Titik!” ujarnya.
Edi mengingatkan bahwa satu angka yang keliru dapat menyebabkan masyarakat kehilangan akses pelayanan dasar. Ia mencontohkan kasus warga yang posisinya berubah dari desil 1 menjadi desil 9, lalu kembali ke desil 3 setelah diverifikasi ulang — sebuah anomali yang menandakan ketidakakuratan data masih luas terjadi.
“Berapa banyak masyarakat kecil yang mengalami hal serupa tetapi tidak tahu harus mengadu ke mana?” tanyanya.
Edi Akan Turun Langsung Verifikasi Data ke Lapangan
Edi menegaskan tidak akan berhenti pada pernyataan semata. Ia akan turun langsung mendatangi rumah warga guna memverifikasi kesesuaian data dengan kondisi nyata. Bersama Dinas Sosial, BPS, BPJS Kesehatan, Dukcapil, pemerintah kecamatan, kepala desa/lurah, serta operator SIKS-NG dan pendamping sosial, kondisi ekonomi setiap keluarga akan dicocokkan langsung dengan data yang tercatat dalam sistem.
“Saya ingin melihat langsung rumahnya, pekerjaannya, penghasilannya, bagaimana keluarga itu bertahan hidup. Jangan menentukan kehidupan masyarakat hanya dengan melihat layar komputer dari ruangan ber-AC,” tegasnya.
Ia menekankan kunjungan tersebut bukan seremonial. Setiap ketidaksesuaian akan dicatat di tempat, dibuatkan tanda terima pengaduan, ditetapkan penanggung jawab, serta ditetapkan batas waktu penyelesaian. Edi juga meminta pejabat yang berwenang hadir, bukan sekadar mengutus petugas yang tidak dapat mengambil keputusan.
Jangan Jadikan Rakyat Bola Pingpong Birokrasi
Kemarahan Edi memuncak karena masyarakat kerap diarahkan dari satu instansi ke instansi lain tanpa memperoleh kepastian.
“Jangan jadikan rakyat seperti bola pingpong. Disuruh ke desa, dari desa diarahkan ke dinas, kemudian diminta menunggu pusat. Negara bukan meja pingpong! Pemerintah dibayar untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan saling melempar tanggung jawab,” ucapnya.
Ia meminta agar bantuan sosial tidak dihentikan terlebih dahulu selama proses verifikasi dan sanggah masih berjalan.
“Jangan jadikan rakyat miskin kelinci percobaan sistem. Kalau datanya belum beres, jangan buru-buru mencabut bantuan. Itu kezaliman administratif,” tegasnya.
Edi juga mengingatkan tidak semua warga memiliki akses gawai dan internet. Pemerintah wajib mendatangi masyarakat, bukan membebankan seluruh proses pemutakhiran data kepada rakyat.
Akan Dikawal Sampai Data Benar dan Hak Terpenuhi
Edi memastikan setiap temuan akan dikawal melalui jalur resmi sampai perbaikan data selesai dan hak masyarakat dipulihkan. Ia mengajak masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai untuk menyiapkan dokumen kependudukan dan bukti kondisi ekonomi guna dilaporkan dengan tertib.
“Saya tidak datang hanya untuk berfoto lalu pulang. Setiap ketidaksesuaian akan dipantau sampai ada hasilnya. Kalau datanya benar, jelaskan secara terbuka. Kalau salah, perbaiki. Rakyat tidak membutuhkan seribu alasan. Rakyat membutuhkan kepastian,” tutup Edi Nasapta
