Penggerakan Cegah Stunting 2026: Bangka Selatan Perkuat Penanganan Terpadu Tekan Prevalensi Stunting
TerabasNews, TOBOALI — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) menggelar kegiatan Penggerakan Cegah Stunting di Halaman Kantor Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, pada Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini merupakan langkah strategis mempercepat penurunan angka stunting melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi lintas sektor serta masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh Kepala DKPPKB Kabupaten Bangka Selatan, dr. Agus Pranawa, yang juga bertindak sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa peningkatan status gizi masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perbaikan gizi dilakukan melalui sejumlah pendekatan, antara lain meningkatkan kualitas konsumsi pangan, membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi, memperluas akses terhadap pelayanan gizi yang berkualitas, serta memastikan pelayanan kesehatan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
dr. Agus menyampaikan data terkait kondisi stunting di Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting tercatat sebesar 20,7 persen, sedangkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan angka 24,6 persen. Data tersebut menunjukkan penanganan stunting masih memerlukan upaya konsisten dan kolaboratif lintas sektor. Sementara itu, angka balita kurus (wasting) justru menunjukkan tren penurunan, dari sekitar 10–14 persen pada Riskesdas 2013 menjadi 9,87 persen pada Riskesdas 2018.
Ia menekankan bahwa stunting tidak sekadar persoalan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya, melainkan masalah pertumbuhan dan perkembangan yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak yang mengalami stunting berpotensi menghadapi hambatan dalam perkembangan kognitif, kondisi kesehatan, hingga produktivitas pada usia dewasa.
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang lebih pendek dari usianya, tetapi merupakan masalah pertumbuhan dan perkembangan yang dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ujar dr. Agus.
Oleh karena itu, penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan, melainkan memerlukan keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga keluarga. Keluarga memiliki peran paling mendasar sebagai lingkungan pertama tumbuh kembang anak.
Dalam kegiatan tersebut, dr. Agus mendorong seluruh pemangku kepentingan mengambil langkah konkret: memastikan ibu hamil memeriksakan kehamilan secara rutin dan memenuhi kebutuhan gizi; memberikan ASI eksklusif selama enam bulan dilanjutkan hingga usia dua tahun dengan pendampingan makanan pendamping ASI bergizi; memantau pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin melalui Posyandu dan fasilitas kesehatan; serta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), termasuk ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Edukasi mengenai pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat juga perlu terus diperkuat di tingkat keluarga dan masyarakat.
dr. Agus turut menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan, kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh pihak yang telah berperan aktif mendampingi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Bangka Selatan. Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kepedulian seluruh pemangku kepentingan agar penurunan angka stunting dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
