TerabasNews, PANGKALPINANG – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yogi Maulana, meminta PT Timah Tbk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Langkah ini diperlukan guna mengantisipasi dan menata ulang agar tidak terjadi ketimpangan penyerapan produksi bijih timah antara wilayah Pulau Bangka dan Pulau Belitung.
Permintaan ini disampaikan menyusul terjadinya fenomena di lapangan di mana pembelian bijih timah di wilayah Belitung terpaksa dihentikan dengan alasan kuota kapasitas RKAB telah terpenuhi. Di sisi lain, tercatat alokasi kapasitas RKAB di wilayah Pulau Bangka masih tersedia dan belum terpakai sepenuhnya.
Menurut Yogi, kondisi yang timpang ini harus mendapatkan penjelasan terbuka dan rinci dari manajemen PT Timah agar tidak menimbulkan kerancuan di tengah masyarakat, khususnya bagi para penambang yang terdampak langsung atas penghentian pembelian tersebut.
“Jika di Belitung pembelian dihentikan karena kapasitas RKAB sudah terpenuhi, sementara di Bangka masih tersedia, tentu harus dijelaskan apa penyebabnya. Apakah ada kendala administrasi, teknis, atau aturan lain yang membuat kapasitas tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Jangan sampai kondisi ini merugikan masyarakat penambang dan perekonomian Belitung,” ujar Yogi di Pangkalpinang, Selasa (21/7).
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai, persoalan tersebut seyogianya dijadikan momentum koreksi bagi PT Timah untuk memperbaiki sistem perencanaan RKAB agar lebih adaptif dan responsif terhadap potensi serta realitas produksi yang ada di masing-masing wilayah kabupaten.
Ia mendorong perusahaan pelat merah tersebut menyusun perencanaan yang lebih proporsional dan berkeadilan, sehingga seluruh kapasitas produksi yang tersedia dapat diserap secara maksimal tanpa menimbulkan kesenjangan antarwilayah yang merugikan.
Selain perbaikan aspek perencanaan, Yogi juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit operasional PT Timah di Bangka maupun di Belitung. Menurutnya, keterpaduan internal menjadi kunci utama agar penyerapan hasil produksi masyarakat dapat berjalan seimbang dan merata.
Tak hanya itu, Yogi juga meminta PT Timah untuk bersikap transparan kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD apabila terdapat hambatan regulasi yang menyebabkan alokasi kapasitas RKAB di satu wilayah tidak dapat dialihkan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan wilayah lainnya.
“Transparansi sangat penting agar pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memahami persoalan yang sebenarnya, sehingga solusi yang tepat bisa dicari bersama,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, Yogi mengusulkan agar PT Timah menerapkan mekanisme evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RKAB setiap tahunnya. Pengelolaan yang lebih terukur, akuntabel, dan terarah diyakini akan memberikan kepastian hukum serta ekonomi bagi masyarakat penambang sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah, khususnya di sektor pertambangan timah. (**)
