Mendesak Penyelesaian Masalah Pembelian Pasir Timah, Wakil Ketua DPRD Babel Minta PT Timah Berkoordinasi dengan Forkopimda
TerabasNews, PANGKALPINANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP., mendesak PT Timah Tbk segera mengambil langkah cepat dan berkoordinasi erat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menyelesaikan polemik terhentinya pembelian pasir timah masyarakat di wilayah Pulau Belitung dan Belitung Timur.
Menurut Beliadi, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hajat hidup serta mata pencaharian ribuan masyarakat yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya dari sektor pertambangan timah.
“PT Timah harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengambil sikap tegas. Jangan sampai persoalan ini terus berlanjut karena dampaknya dirasakan langsung oleh para penambang di Belitung dan Belitung Timur,” ujar Beliadi di Pangkalpinang, Selasa (21/7).
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai masih terdapat berbagai alternatif solusi yang dapat dijalankan sebagai langkah sementara, sembari menuntaskan penyelesaian aspek administrasi dan teknis terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Salah satu opsi strategis yang diusulkan adalah pengalihan jalur penyerapan hasil produksi.
“Misalnya, pasir timah dari Belitung dapat dikirimkan sementara ke wilayah Bangka. Mengingat hingga saat ini PT Timah masih membeli hasil tambang masyarakat di Bangka. Tentunya mekanisme dan pengawasan teknisnya menjadi tanggung jawab PT Timah untuk mengaturnya dengan baik. Yang terpenting, masyarakat tetap memiliki akses menjual hasil jerih payah mereka,” paparnya.
Beliadi menegaskan bahwa kendala terkait RKAB sejatinya bersifat administratif dan teknis, sehingga seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat melalui komunikasi yang intens antara pihak perusahaan dengan pemerintah daerah. Ia juga mendorong PT Timah selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi, termasuk Gubernur Bangka Belitung, guna mempercepat tercapainya solusi bersama.
“Hal ini sebenarnya persoalan yang dapat diselesaikan jika komunikasi berjalan lancar. PT Timah harus senantiasa selaras dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar jalan keluar dapat segera ditemukan,” tambahnya.
Selain itu, Beliadi mengingatkan bahwa permasalahan serupa hampir terjadi berulang setiap tahunnya. Kondisi ini menuntut PT Timah melakukan pembenahan sistem secara mendasar agar masyarakat tidak terus dihadapkan pada ketidakpastian saat hendak menjual hasil tambangnya.
“Setiap tahun masalah ini selalu muncul. Berbulan-bulan masyarakat kesulitan menyalurkan hasil produksinya. PT Timah harus segera berbenah agar kejadian serupa tidak terus terulang di masa mendatang,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Beliadi menekankan bahwa urusan ini tidak dapat ditunda lagi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini adalah urusan perut dan menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya para penambang di Pulau Belitung. Seluruh pihak harus sigap dan secepat mungkin mengambil keputusan yang tepat agar masyarakat tidak semakin dirugikan,” pungkasnya.
