Oleh : Wulan Marshella
mahasiswi UBB Prodi Akuntansi
Transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan dan dunia usaha yang akuntabel. Di Bangka Belitung, arah perkembangan akuntansi menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem yang lebih transparan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural.
Salah satu penyebab utama meningkatnya dorongan terhadap transparansi adalah tuntutan dari publik dan lembaga pengawas terhadap pertanggungjawaban anggaran, khususnya di sektor pemerintahan daerah. Akibatnya, banyak pemerintah daerah mulai mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual yang lebih komprehensif dibanding sistem kas, karena mampu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
Kemudian kemajuan teknologi informasi juga menjadi faktor pendorong signifikan. Implementasi sistem informasi keuangan daerah dan integrasi dengan aplikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong daerah untuk lebih disiplin dan transparan dalam pencatatan transaksi keuangan. Akibat langsungnya, kualitas laporan keuangan meningkat, yang tercermin dari pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh beberapa kabupaten/kota di Bangka Belitung dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, pergeseran ini tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu penyebab utama kurang optimalnya transparansi adalah masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi, khususnya di lingkungan birokrasi. Keterbatasan tenaga akuntan profesional menyebabkan laporan keuangan sering kali tidak tepat waktu atau tidak sesuai standar. Hal ini berdampak pada lambannya proses audit dan lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Meski begitu, lembaga pendidikan tinggi di Bangka Belitung mulai berperan lebih aktif dalam mencetak akuntan muda yang kompeten dan paham pentingnya etika serta transparansi. Jika semua pihak dapat terus memperkuat sinergi antara kebijakan, teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM, maka Bangka Belitung berpeluang menjadi daerah percontohan dalam transparansi akuntansi di Indonesia. Namun keberhasilan ini sangat bergantung pada kemauan politik dan konsistensi dalam menjalankan reformasi birokrasi secara menyeluruh. (**)
