TerabasNews, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh wilayah kota. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Pangkalpinang, B. Soeharto, menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan peningkatan jumlah bantuan rumah layak huni untuk tahun 2027, dengan target sekitar 500 unit.
Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) I RDTR dan Konsultasi Publik I KLHS RDTR Kecamatan Bukit Intan dan Girimaya, yang berlangsung di Hotel Aston Emidery, Pangkalpinang, Rabu (7/10/2026).
Soeharto menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat 85 unit dari total 327 unit rumah yang sedang dalam proses penanganan. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan, melebihi angka 300 unit yang telah diberikan pada periode sebelumnya.
“Kepada Kementerian melalui Ibu Kepala Balai, kami berharap tahun depan Pangkalpinang dapat dibantu lebih dari 300 unit,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat bersifat stimulan, sehingga diperlukan dukungan pemerintah daerah serta swadaya masyarakat agar pembangunan dapat berjalan optimal.
“Bantuan dari pemerintah pusat bersifat stimulan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut berkontribusi sesuai kemampuannya, tidak hanya menunggu rumah selesai dibangun sepenuhnya,” jelas Soeharto.
Dengan adanya partisipasi masyarakat, nilai bantuan yang terbatas tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal. “Bahkan dengan bantuan Rp20 juta, jika ada tambahan swadaya, masyarakat di Pangkalpinang tetap dapat membangun rumah yang layak,” tambahnya.
Soeharto juga menyampaikan bahwa usulan 500 unit tersebut masih menunggu persetujuan. Keberhasilan program ini, katanya, tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan, tetapi juga semangat dan partisipasi penerima.
“Tahun lalu 50 unit, tahun ini 18 unit telah selesai dibangun. Ini membuktikan bahwa dengan dukungan keluarga dan lingkungan, bantuan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mempercepat penurunan jumlah rumah tidak layak huni di daerah tersebut. (**)
