Terabasnews, Pangkalpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pemerintah daerah menyusun anggaran secara realistis dengan mengacu pada proyeksi riil pendapatan daerah. Hal ini dilakukan di tengah penantian kepastian pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta mengatakan penyusunan anggaran secara realistis penting untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah. Selain itu, alokasi belanja juga harus tetap diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat.
“DPRD mendorong agar pemerintah daerah menyusun anggaran secara realistis dengan berpijak pada proyeksi riil pendapatan daerah dan kepastian transfer pusat,” ujar Edi seusai rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Pangkalpinang, Senin (31/8/2026).
Edi mengatakan DPRD Babel bersama Pemerintah Provinsi Babel saat ini tengah mematangkan agenda pembahasan anggaran melalui Banmus untuk satu bulan ke depan.
Pembahasan tersebut meliputi APBD Induk 2027 dan APBD Perubahan 2026. Selain itu, DPRD juga akan melakukan pengawasan terhadap sektor perkebunan kelapa sawit serta evaluasi tata kelola pemerintahan.
“DPRD menargetkan pembahasan serta pengesahan APBD Perubahan 2026 dapat diselesaikan pada bulan ini,” katanya.
Sementara untuk APBD Induk 2027, pembahasannya masih memiliki ruang waktu hingga bulan berikutnya. DPRD juga masih menunggu kepastian realisasi DBH dari pemerintah pusat.
Menurut Edi, kepastian DBH diperlukan untuk memperkuat ruang fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
“Dengan adanya kepastian realisasi DBH, ruang fiskal daerah akan semakin kuat untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik,” pungkasnya.
