TerabasNews, PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi atas keberhasilan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD setempat pada Kamis, 18 Juni 2026.
Eddy menegaskan bahwa pencapaian ini istimewa karena berhasil dipertahankan selama sembilan kali berturut-turut. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator kuat bahwa sistem tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntabilitas keuangan negara.
“Alhamdulillah, kita bersyukur hasil pemeriksaan BPK kembali memberikan opini WTP. Ini sudah kesembilan kalinya secara beruntun, yang tentu membuktikan pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujar Eddy.
Meskipun meraih hasil yang membanggakan, Eddy mengingatkan agar pemerintah daerah tidak berpuas diri sepenuhnya. Ia menyebutkan masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera ditindaklanjuti.
“Kita syukuri capaian ini, namun ada juga rekomendasi yang harus diperhatikan, khususnya bagi OPD yang masih memiliki temuan. Hal ini akan menjadi fokus pengawasan khusus dari DPRD,” tegasnya.
Sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Babel akan terus memantau pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi tersebut. Pembahasan bersama akan dilakukan guna memastikan setiap catatan auditor diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu sesuai peraturan.
Eddy juga menyatakan bahwa penyelesaian rekomendasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia berharap seluruh jajaran perangkat daerah menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.
Ke depannya, tantangan dalam mengelola keuangan daerah dinilai akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik. Oleh karena itu, Eddy mendorong peningkatan profesionalisme agar capaian positif ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Tantangan ke depan akan semakin besar, sehingga kualitas pengelolaan keuangan harus terus ditingkatkan. Kita harapkan opini WTP ini dapat terus dipertahankan dan tidak ada pengulangan permasalahan pada periode pemeriksaan berikutnya,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang berfungsi sebagai sarana pengawasan sekaligus evaluasi bersama untuk memperkuat komitmen daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan. (**)
