TerabasNews, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi audiensi antara Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer dengan pihak terkait guna mencari solusi atas kendala akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pertemuan berlangsung di Ruang Banmus Kantor DPRD Babel, Kamis (27/04/2026).
Audiensi ini digelar menindaklanjuti keluhan para pengemudi yang mengangkut bahan pangan dan kebutuhan pokok, di mana sejumlah kendaraan mengalami kendala barcode tidak aktif sehingga tidak dapat mengisi BBM subsidi jenis Bio Solar.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menjelaskan bahwa mayoritas kendaraan roda enam ke atas mengalami kendala teknis tersebut. Padahal, kendaraan-kendaraan tersebut berperan vital dalam mendistribusikan logistik penting bagi masyarakat.
“Kalau mereka terpaksa menggunakan BBM non-subsidi, otomatis biaya angkut akan naik dan berdampak langsung pada kenaikan harga sembako di masyarakat,” ujar Didit usai kegiatan.
Ia menegaskan, distribusi logistik strategis seperti sembako dan pupuk seharusnya tetap mendapatkan prioritas akses BBM subsidi selama memenuhi syarat administrasi yang berlaku.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Pertamina, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan instansi terkait lainnya, disepakati sejumlah solusi konkret. Salah satu keputusan penting adalah pengaktifan kembali barcode kendaraan yang sebelumnya terblokir.
“Dari sekitar 60 kendaraan yang bermasalah, proses aktivasi akan dilakukan bertahap. Pihak Pertamina berkomitmen mempercepat proses tersebut, di mana satu unit kendaraan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 20 menit selama persyaratan seperti pajak telah lengkap,” jelas Didit.
Selain permasalahan barcode, DPRD juga menampung aspirasi terkait kuota BBM yang dirasa kurang memadai. Sopir mengaku jatah yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menempuh jarak distribusi hingga ke wilayah pelosok seperti Bangka Selatan, Mentok, hingga Belinyu.
“Atas kondisi itu, kami meminta adanya toleransi penambahan kuota khusus untuk kendaraan pengangkut sembako yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Kebijakan ini dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Dengan biaya distribusi yang terkendali, diharapkan harga di tingkat konsumen dapat tetap stabil dan terjangkau.
“Alhamdulillah, semuanya sudah clear. Barcode bisa diaktifkan kembali, dan distribusi logistik diharapkan kembali lancar demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Didit.
