TerabasNews – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 0,81% (mtm). Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 4,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,94% (yoy). Angka tersebut juga berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%.
Secara bulanan, tekanan inflasi pada September 2026 terutama berasal dari kenaikan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas daging ayam ras, beras, dan cabai rawit.
Tingginya harga daging ayam sejak bulan sebelumnya disebabkan oleh berkurangnya pasokan di tengah permintaan masyarakat yang tetap tinggi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, kenaikan harga beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejalan dengan meningkatnya harga beras di distributor Pasar Induk Cipinang. Adapun tingginya harga cabai rawit dipengaruhi oleh kondisi kemarau panjang yang menyebabkan penurunan produksi.
Selain komoditas pangan, tekanan inflasi juga berasal dari kenaikan tarif angkutan udara. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak global seiring kembali meningkatnya intensitas pertikaian antara Amerika Serikat dan Iran.
Merespons kondisi tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, menyampaikan bahwa Bank Indonesia terus meningkatkan koordinasi serta mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengimplementasikan berbagai program pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Hal tersebut sejalan dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan pada 22 September 2026. Rapat tersebut menghasilkan 12 rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah.
Sebagai bentuk upaya konkret dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah, antara lain:
- Mendorong dan memfasilitasi perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik melalui mekanisme Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B).
- Memberikan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) berupa daging ayam beku sebanyak 7.000 kg yang didatangkan dari Bekasi ke Belitung Timur serta cabai merah keriting sebanyak 500 kg yang didatangkan dari Sleman ke Belitung Timur.
- Bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 81 kali yang tersebar di berbagai wilayah, dengan mempertimbangkan aspek tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.
- Melakukan pendampingan dan peningkatan kompetensi, khususnya bagi petani pangan yang menjadi penyumbang inflasi.
Lebih lanjut, Rommy menyampaikan bahwa untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, Bank Indonesia terus mengoptimalkan implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) bersama pemerintah daerah.
Sebagai penutup, Rommy menegaskan bahwa tantangan pengendalian inflasi ke depan masih tetap ada, terutama akibat ketidakpastian ekonomi global, kondisi geopolitik, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus membangun Optimisme, Komitmen, dan Sinergi (OKS) guna menjaga inflasi tetap sesuai dengan sasaran inflasi nasional.
