Ketua DPRD Babel : Layanan Penyeberangan Sadai-Belitung Dialihkan Sementara ke Pelabuhan Pangkal Balam
TerabasNews, PANGKALPINANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya memastikan layanan penyeberangan lintas Bangka–Belitung yang sebelumnya beroperasi di Pelabuhan Sadai akan dialihkan sementara ke Pelabuhan Pangkal Balam. Langkah ini diambil menyusul kerusakan parah yang dialami dermaga Pelabuhan Sadai sehingga membahayakan keselamatan operasional.
Kepastian ini disampaikan Didit setelah menerima audiensi dari perwakilan asosiasi sopir lintas Bangka–Belitung yang menyampaikan keluhan terkait terhentinya aktivitas penyeberangan akibat kondisi fasilitas yang tidak layak pakai.
“Alhamdulillah, persoalan ini sudah menemukan jalan keluar. Selama perbaikan berlangsung, seluruh layanan penyeberangan yang sebelumnya dilayani Pelabuhan Sadai akan dipindahkan ke Pelabuhan Pangkal Balam oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Target operasional paling lambat awal Agustus 2026 sudah dapat berjalan kembali,” ujar Didit di Pangkalpinang, Senin.
Sebelum pengalihan operasional resmi dilaksanakan, manajemen PT ASDP Indonesia Ferry akan berkoordinasi dengan pihak PT Pelindo Regional Palembang untuk melakukan penyesuaian tarif, guna menghindari persoalan hukum maupun keluhan dari pengguna jasa di kemudian hari.
Didit berharap pelaksanaan pengalihan dapat dipercepat dan beroperasi lebih awal dari target awal Agustus, mengingat penghentian sementara di Pelabuhan Sadai telah memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan roda perekonomian di wilayah Bangka Belitung.
“Kami mendorong agar persiapan tuntas lebih cepat dari jadwal. Gangguan penyeberangan ini sangat berpengaruh pada sektor ekonomi, kita tidak boleh membiarkan pasokan barang kebutuhan masyarakat terhambat lebih lama,” tegasnya.
Berdasarkan verifikasi dari pihak pengelola pelabuhan dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, kerusakan struktur dermaga Pelabuhan Sadai tergolong berat. Perbaikan menyeluruh diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar.
Karena Pelabuhan Sadai melayani konektivitas antarkabupaten, kewenangan pengelolaan dan pemeliharaannya berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski demikian, penyelesaian menyeluruh memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Pihak DPRD Provinsi Bangka Belitung berkomitmen akan segera mengajukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan guna memperjuangkan realisasi perbaikan permanen dermaga Pelabuhan Sadai.
“Kami akan berupaya meminta waktu audiensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kami sadar perbaikan total membutuhkan waktu dan persiapan matang, sehingga pengalihan ke Pangkal Balam menjadi solusi sementara yang paling tepat untuk menjaga kelangsungan konektivitas antar pulau,” pungkas Didit.
