Pemkab Bangka Selatan Gelar Rakor Sinkronisasi Program Makan Bergizi Gratis, Soroti Kelangkaan Bahan Baku
Terabasnews, Bangka Selatan – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Gunung Namak, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Muhammad Zamroni, S.STP., serta dihadiri Sekretaris Daerah Hefi Nuranda, S.T., M.M., para Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala OPD terkait, serta jajaran Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG. Hadir pula Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Bangka Selatan, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bangka Selatan, akuntan, dan ahli gizi SPPG.
Dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan SPPG menyampaikan keluhan yang relatif seragam, terutama terkait kelangkaan bahan baku dan tingginya harga sejumlah komoditas pangan. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Muhammad Zamroni mengatakan pemerintah daerah menerima berbagai masukan dan keluhan, baik dari pihak sekolah maupun masyarakat.
“Banyak sekali keluhan masyarakat yang kami terima, baik dari pihak sekolah maupun masyarakat umum. Ini menjadi perhatian serius bagi kita bersama,” ujar Zamroni.
Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan harapan.
“Kami dari pemerintah daerah harus memastikan dan mengawasi bagaimana pelaksanaan di lapangan benar-benar sesuai dengan harapan. Komitmen terhadap pemenuhan kewajiban itu harus jelas dan terukur,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bangka Selatan Hefi Nuranda menekankan pentingnya penguatan pengawasan serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
“Pengawasan harus kita perkuat. Jangan sampai ada celah dalam pelaksanaan di lapangan yang justru menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG harus tetap dijaga kualitas dan keberlanjutannya, meski menghadapi tantangan teknis di lapangan.
“Kita tidak ingin program yang tujuannya sangat baik ini justru terhambat karena persoalan teknis yang seharusnya bisa kita antisipasi sejak awal,” katanya.
Menurut Hefi, ketersediaan bahan baku menjadi persoalan krusial yang tidak boleh diabaikan.
“Kelangkaan bahan baku ini sebenarnya sangat fatal. Kalau tidak segera diantisipasi, tentu akan berdampak langsung pada kualitas dan kontinuitas pelayanan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komitmen mitra penyedia dalam menjamin ketersediaan bahan melalui mekanisme kerja sama yang telah disepakati.
“Apabila sudah ada MoU dengan supplier, maka seharusnya pemenuhan bahan baku itu terjamin. Yang menyiapkan bahan baku adalah supplier, sehingga menjadi kewajiban mereka untuk memastikan ketersediaannya,” jelasnya.
Hefi menambahkan, sistem pelaksanaan perlu dievaluasi agar tidak terjadi kekosongan bahan di lapangan.
“Sistemnya harus kita evaluasi dan bila perlu diubah. Harus ada jaminan dari mitra supplier bahwa bahan baku wajib tersedia. Kalau tidak sanggup, tentu harus dievaluasi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan skema pembiayaan Program MBG yang dibagi dalam dua kategori porsi, yakni porsi kecil sebesar Rp13.000 untuk anak PAUD, TK, balita, serta siswa SD kelas 1–3, dan porsi besar sebesar Rp15.000 untuk siswa SD kelas 4–6, SMP, SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui.
Pemerintah daerah berharap, melalui penguatan koordinasi, pengawasan, serta evaluasi mitra penyedia, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Bangka Selatan dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai harapan masyarakat.
