Jelang Program Makan Bergizi Gratis 2025, Pemkab Basel Perketat Pengendalian Inflasi dan Harga Pangan
Terabasnews, Bangka Selatan — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan ketat harga kebutuhan pokok dan stabilitas rantai pasok. Upaya ini dilakukan menjelang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2025.
Staf Ahli Bupati Bangka Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Zamroni, mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) rutin menggelar high level meeting untuk mengkaji pergerakan indeks harga dan kondisi pasokan bahan pokok di wilayah tersebut.
“Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan untuk melihat perkembangan dan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok, termasuk menganalisa ketersediaan rantai pasok,” kata Zamroni, Jumat (21/11/2025).
Menurut Zamroni, pengendalian harga menjadi strategi penting agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
“Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap menjaga pengendalian harga agar masyarakat masih bisa menjangkau kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
TPID Basel tidak hanya mengandalkan laporan distributor, tetapi juga melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional dan kios-kios pedagang. Setiap potensi gejolak harga akan dianalisis, termasuk penyebab kenaikannya.
Faktor transportasi dan ketersediaan stok menjadi indikator utama evaluasi. Jika terjadi kenaikan harga, pemerintah segera mengambil langkah antisipatif.
“Lewat gerakan pangan murah maupun operasi pasar sebagai instrumen intervensi pemerintah saat terjadi lonjakan harga,” ucapnya.
Selain fokus pada stabilisasi harga harian, Pemkab Basel juga mengantisipasi meningkatnya permintaan bahan pangan menjelang pelaksanaan program MBG. Penambahan kebutuhan bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan berdampak pada ketersediaan pangan di pasaran.
Untuk mengurangi potensi gangguan harga, pemerintah menekankan pemberdayaan petani lokal dalam penyediaan bahan baku program tersebut.
“Petani lokal akan dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan MBG. Namun ada beberapa item yang tetap harus didatangkan dari luar daerah,” kata Zamroni.
Keterlibatan petani lokal diharapkan dapat menjaga ketersediaan stok sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Pemerintah memastikan rantai pasok logistik tetap berjalan normal dan aman agar tidak terjadi kekosongan stok maupun lonjakan harga di pasaran.
Zamroni menyebut pemerintah daerah bersama TPID dan Satgas MBG akan terus memantau kelancaran distribusi hingga program resmi berjalan.
