TerabasNews, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi serta pemangku kepentingan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah kota melalui rapat koordinasi pencegahan karhutla yang digelar Selasa (8/9/2026).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang, Saparudin, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memperkokoh kerja sama yang telah terjalin, terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
“Rapat koordinasi ini tentu untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi yang telah berlangsung selama ini, terutama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Saparudin di Pangkalpinang.
Ia menjelaskan kondisi cuaca di Pangkalpinang saat ini masih cukup panas karena belum turun hujan, dengan suhu siang hari mencapai sekitar 33–34 derajat Celsius dan malam hari berkisar 26–28 derajat Celsius. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, terlebih masih terdapat lahan-lahan kering yang cukup luas dan berada di sekitar permukiman masyarakat maupun area perkantoran.
“Lahan-lahan kering itu cukup luas dan bahayanya ketika berada di sekitar rumah penduduk dan area perkantoran. Kalau sampai merembet ke perumahan atau perkantoran tentu sangat berbahaya,” tegasnya.
Saparudin menegaskan Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani karhutla, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI, Kepolisian, perusahaan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Ia juga menyampaikan bahwa jarak antarwilayah di Pangkalpinang relatif dekat, sekitar 15–20 menit perjalanan, namun hal ini justru dapat menjadi tantangan apabila kebakaran terjadi secara bersamaan di beberapa titik yang berpotensi membebani kemampuan penanganan.
Dari sisi sarana dan prasarana, Saparudin mengakui peralatan penanganan kebakaran yang dimiliki pemerintah kota masih terbatas. Bahkan sejumlah kendaraan operasional sempat mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas penggunaan dalam penanganan kebakaran beberapa waktu lalu. Pihaknya segera melakukan perbaikan dan menyampaikan apresiasi kepada instansi lain yang telah mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Sementara dari sisi sumber daya manusia, BPBD Kota Pangkalpinang memiliki sekitar 90 personel, dengan lebih dari separuh di antaranya bertugas di lapangan. Saparudin juga meminta dukungan TNI dan Kepolisian untuk membantu pengamanan serta mengantisipasi kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran lahan.
“Karhutla itu tidak hanya faktor tidak sengaja. Kalau tidak sengaja mungkin karena membuang puntung rokok atau membakar sampah kemudian tertiup angin. Tapi ada juga yang mungkin sengaja karena mau membuka atau membersihkan lahan,” jelasnya.
Ia menegaskan pembakaran lahan secara sengaja tidak diperbolehkan dan merupakan pelanggaran. Pemerintah Kota Pangkalpinang menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan terhadap dugaan kesengajaan tersebut kepada aparat Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami serahkan kepada kepolisian untuk melakukan investigasi terkait mereka yang secara sengaja melakukan kebakaran,” tandas Saparudin.
