Wakil Ketua DPRD Babel Minta Pemerintah Pusat Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Pertambangan Timah di Belitung

TerabasNews, PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menegaskan bahwa perkembangan terkini kondisi pertambangan timah di Pulau Belitung harus menjadi momentum bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan pengkajian ulang secara komprehensif terhadap tata kelola sumber daya timah. Evaluasi menyeluruh tersebut mencakup aspek pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), optimalisasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), hingga dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Menurut Edi, tantangan yang dihadapi saat ini tidak terbatas pada kendala keterbatasan alokasi RKAB PT Timah yang menyebabkan produksi masyarakat belum terserap sepenuhnya, melainkan menyentuh persoalan mendasar mengenai bagaimana sistem pertambangan dapat menjamin keadilan ekonomi bagi masyarakat Belitung.

“Kondisi ini seharusnya dapat diantisipasi lebih awal melalui perencanaan produksi yang matang. Kesalahan dalam perencanaan tidak boleh berujung pada terhambatnya perputaran ekonomi masyarakat,” ujar Edi di Pangkalpinang, Rabu (22/7).

Ia menjelaskan, terhentinya penyerapan hasil tambang memiliki dampak berantai yang luas; tidak hanya merugikan penambang, tetapi juga pelaku usaha, jasa angkutan, pelaku UMKM, serta menurunkan daya beli masyarakat secara umum.

Selain masalah RKAB, pihaknya juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan wilayah IUP yang luas. Hal ini dinilai menimbulkan kerugian ekonomi bagi daerah, karena lahan yang berada di bawah penguasaan izin pertambangan memiliki keterbatasan untuk dikembangkan di sektor lain seperti investasi, perkebunan, pariwisata, maupun kawasan industri.

“Tanah adalah aset pembangunan berharga. Jika wilayah telah dikuasai melalui IUP namun tidak segera dioptimalkan, maka daerah kehilangan peluang pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat,” tegasnya.

Oleh karena itu, DPRD mendesak PT Timah untuk mengintensifkan pengelolaan seluruh wilayah kerjanya melalui kegiatan eksplorasi dan produksi yang terarah. Penguasaan lahan yang luas harus sejalan dengan tingkat produktivitas dan manfaat nyata yang dirasakan rakyat.

Selanjutnya, Edi juga menyoroti adanya ketimpangan harga jual bijih timah antara wilayah Pulau Bangka dan Belitung. Ia menegaskan prinsip keadilan dalam tata niaga harus ditegakkan, sehingga disparitas harga tidak boleh terjadi jika kualitas mineral yang diperdagangkan berada dalam standar yang sama.

“Masyarakat Belitung berhak mendapatkan harga yang adil dan setara,” ucapnya.

Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Babel mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Pulau Belitung. Keberadaan fasilitas ini dinilai strategis untuk memperpendek rantai distribusi, menekan biaya logistik, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi tawar ekonomi daerah.

Edi juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi ketat terhadap IUP yang tidak dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang. Apabila tidak memenuhi syarat dan tidak memberikan manfaat, wilayah tersebut sebaiknya ditata ulang agar dapat dikelola oleh pihak yang memiliki kemampuan investasi dan pengelolaan yang mumpuni.

Ia menegaskan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD akan terus mendorong Pemerintah Pusat menyelesaikan masalah RKAB demi melindungi masyarakat. Namun, hal ini harus diiringi pembenahan tata kelola PT Timah, percepatan hilirisasi, evaluasi IUP, dan keadilan harga. Sudah saatnya paradigma pertambangan tidak lagi berorientasi pada penguasaan wilayah semata, melainkan pada produktivitas dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya.