Jaga Keberlanjutan JKN, BPJS Kesehatan Pangkalpinang Tekankan Pentingnya Penguatan Tiga Pilar Utama
TerabasNews, Pangkalpinang – Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang mengingatkan perlunya penguatan tiga pilar utama sebagai fondasi agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, dalam kegiatan Pemaparan Publik Semester I Tahun 2026 yang digelar Kamis.
Aswalmi menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah peserta senantiasa berbanding lurus dengan kenaikan pengeluaran untuk pelayanan kesehatan. Kondisi ini juga terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana laju peningkatan belanja pelayanan kesehatan tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertambahan penerimaan iuran peserta. Ketimpangan serupa juga tercatat dalam penyelenggaraan program secara nasional.
“Peningkatan jumlah peserta selalu diikuti oleh kenaikan belanja pelayanan kesehatan. Di Bangka Belitung sendiri, pertumbuhan penerimaan iuran belum sebanding dengan peningkatan biaya layanan yang harus ditanggung; belanja kesehatan berjalan jauh lebih cepat dibandingkan masuknya pendapatan iuran,” ungkapnya.
Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan maupun masyarakat luas melalui penguatan tiga pilar utama penyelenggaraan JKN. Pilar pertama adalah pengelolaan dana secara kolektif atau subsidi silang, yang bermakna peserta yang sehat turut menanggung pembiayaan bagi peserta yang sedang membutuhkan penanganan medis. Agar mekanisme ini berjalan kuat dan seimbang, diharapkan seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta aktif.
Pilar kedua berkaitan dengan pembayaran iuran yang harus dilaksanakan secara tepat jumlah maupun tepat waktu. Pihaknya mengimbau seluruh peserta yang berkewajiban membayar iuran untuk melunasi kewajibannya paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan, guna menjaga ketersediaan dana pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta.
“Kami berharap masyarakat yang memiliki kemampuan dan kewajiban membayar iuran dapat melaksanakannya secara tertib, sehingga menjadi penopang kokoh bagi keberlangsungan program ini,” tambahnya.
Sedangkan pilar ketiga adalah pengendalian pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan medis yang sesungguhnya. Dalam hal ini, pemanfaatan layanan kesehatan akan diarahkan berjenjang mulai dari fasilitas tingkat pertama sesuai ketentuan, dan layanan lanjutan hanya diberikan melalui mekanisme rujukan apabila diperlukan penanganan khusus. Langkah ini diambil agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara adil dan optimal bagi seluruh peserta.
“Apabila penanganan cukup dilakukan di tingkat pertama, kami optimalkan layanan di sana. Namun jika kondisi kesehatan peserta memerlukan penanganan lanjut, sistem rujukan dan layanan spesialistik akan terus kami perkuat agar tetap memberikan manfaat maksimal,” ujarnya.
