DPRD Babel Sampaikan Rekomendasi Atas Lkpj Gubernur Ta 2025, Perbaikan Perencanaan Menjadi Fokus
TerabasNews, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (27/04/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, didampingi Ketua DPRD Didit Srigusjaya, Wakil Ketua Edi Nasapta, serta dihadiri oleh Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, anggota DPRD, dan unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Eddy Iskandar menjelaskan bahwa rekomendasi ini merupakan hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh seluruh komisi bersama perangkat daerah. Rekomendasi ini berisi catatan strategis berupa saran dan koreksi terkait penyelenggaraan desentralisasi serta tugas pembantuan.
“Kami berharap Gubernur dapat segera menindaklanjuti catatan ini demi perbaikan pembangunan di Babel ke depan yang lebih baik,” ujar Eddy.
Salah satu fraksi yang menyampaikan pandangan adalah Fraksi NasDem. Ketua Fraksi NasDem, Fery, memberikan apresiasi atas penyampaian LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban, namun juga menyoroti sejumlah persoalan fundamental yang perlu diperbaiki.
Menurut Fraksi NasDem, terdapat beberapa tantangan utama yang masih menjadi pekerjaan rumah, di antaranya belum kuatnya perencanaan, inkonsistensi arah kebijakan, serta dampak program yang belum optimal dirasakan masyarakat. Selain itu, masih ditemukan program yang tidak mencapai target, perubahan kebijakan di tengah jalan, serta orientasi kinerja yang lebih mengutamakan penyerapan anggaran daripada hasil nyata.
“Struktur anggaran yang masih didominasi belanja pegawai juga berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk mendorong pembangunan yang produktif,” jelas Fery.
Fraksi NasDem juga menilai bahwa potensi ekonomi daerah belum sepenuhnya dioptimalkan, khususnya dalam pengembangan sektor unggulan, hilirisasi, dan penguatan ekonomi lokal yang arahnya belum terlihat jelas. Di sektor pelayanan dasar, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Pembangunan infrastruktur juga dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dengan konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan ekonomi,” tambahnya.
Sebagai rekomendasi, Fraksi NasDem menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta menata struktur anggaran agar lebih berpihak pada pembangunan dan pelayanan publik.
“Perbaikan ke depan harus dimulai dari penguatan perencanaan, kejelasan arah kebijakan, serta komitmen memastikan setiap program memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Hidayat Arsani menyambut baik seluruh masukan dan saran yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa secara administrasi dan hukum, rekomendasi tersebut dapat diterima dan ditindaklanjuti.
“Langkah strategis yang akan kita lakukan yakni meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas lapangan kerja, dedikasi, dan etika yang baik,” tutup Gubernur.
