Terabasnews, Pangkalpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) penting bersama Direktur Utama PT Timah Tbk dan jajaran, Sabtu (13/9/2025).
Pertemuan yang sebelumnya dijadwalkan di ruang banmus, akan tetapi berlangsung di Ruang Ketua DPRD Babel.
Pertemuan itu membahas berbagai isu krusial, mulai dari potensi dan produksi timah, keberlanjutan lingkungan, hingga tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan di Bumi Serumpun Sebalai.
Di tengah gejolak harga timah yang meresahkan masyarakat, Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, memberikan angin segar dengan menyatakan komitmen perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha tanpa melakukan pengurangan karyawan.
“Mudah-mudahan jumlah ini bisa bertahan selama masih ada upaya memberdayakan SDM di Bangka Belitung,” ungkapnya, menegaskan bahwa PT Timah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menanggapi persoalan harga timah yang anjlok, Restu menjelaskan bahwa PT Timah akan segera menggelar rapat internal untuk menentukan harga sementara, meskipun hal tersebut bukan kewenangan penuh perusahaan.
“Kami akan mencari solusi agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Kami pun memperkuat sistem pengawasan, termasuk pemasangan CCTV, serta menata kembali pengamanan internal,” jelasnya, menunjukkan keseriusan perusahaan dalam mengatasi masalah ini.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menekankan bahwa timah merupakan komoditas vital bagi kehidupan masyarakat Babel, sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat yang luas.
“Kami mendukung program-program PT Timah. Saya juga mendapat informasi dari Kemendagri bahwa masyarakat yang menambang legal maupun tidak tetap disupport oleh PT Timah. Hasilnya juga masuk ke perusahaan dan memberi kontribusi pada pendapatan daerah. Harapannya, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya, menyuarakan harapan agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
Berbagai masukan dan sorotan tajam juga disampaikan oleh anggota DPRD lainnya. Ketua Komisi III DPRD Babel menyoroti harga timah yang tidak kompetitif serta persoalan lingkungan yang mendesak untuk ditangani.
Sementara itu, Anggota DPRD Rina Tarol menekankan pentingnya perhatian PT Timah terhadap masyarakat, menyoroti maraknya penyelundupan timah dan birokrasi yang lamban.
“Harapannya, tata kelola bisa diperbaiki agar tidak memengaruhi harga. Untuk Satgas jangan sampai jadi beban bagi PT Timah. Kami juga minta PT Timah lebih serius, jangan hanya sekadar membagi kue melalui koperasi, tetapi benar-benar memberi solusi agar tidak menimbulkan konflik sosial,” tegas Rina Tarol.
Anggota DPRD Himmah Olivia meminta PT Timah untuk segera memberikan keputusan tegas terkait harga timah, mengingat masyarakat sangat membutuhkan kepastian.
“Hari ini masyarakat menunggu kepastian. Kami minta solusi realistis dan ketegasan dari PT Timah untuk menetapkan harga. Jangan sampai masyarakat tidak punya kepastian,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari RDP ini, Direktur Utama PT Timah berjanji akan meninjau sejumlah lokasi tambang potensial dan menata kembali tambang-tambang kecil agar tetap produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
RDP ini menjadi langkah awal yang penting dalam mencari solusi komprehensif untuk pengelolaan timah di Babel, dengan harapan dapat menciptakan industri pertambangan yang berkelanjutan, adil, dan mensejahterakan seluruh masyarakat.
