Sekda Bateng Hadiri Rakor Teknis Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Zoom Meeting
TerabasNews, Koba – Bertempat di Smart Meeting Room (SMR), Senin (21/02/2022), Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Sugianto, didampingi Inspektur Kabupaten Bangka Tengah, Hendar Kusumawati hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan melalui zoom meeting oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda).
Rakor ini bertujuan untuk pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 70.
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otda Kemendagri, Deddy Winarwan, dalam laporan pelaksanaan kegiatannya menyebutkan rakor akan berfokus kepada pembahasan terkait arah kebijakan penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Tahun 2021 yang akan dievaluasi pada tahun 2022 secara elektronik berbasis SILPPD (Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
“Diharapkan seluruh peserta mendapat best practices dalam pelaksanaan penyusunan LPPD berbasis SILPPD serta mengetahui permasalahan dan solusi yang akan diambil,” ucap Deddy.
Membuka sekaligus mengarahkan, Direktur Jenderal Otda, yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Jenderal Ditjen Otda, Maddaremmeng, berharap kegiatan ini dapat menjadikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjadi lebih efektif, efisien, tepat sasaran serta optimal.
“Kami juga berharap akan muncul masukkan yang berharga dari seluruh pihak terkait penyusunan pelaporan melalui SILPPD serta sebagai evaluasi ke depannya,” terang Maddaremmeng.
Ia juga mengapresiasi kehadiran para peserta perwakilan dari 542 daerah yakni 34 Provinsi, 93 Kota, dan 415 Kabupaten se-Indonesia yang diikuti oleh Sekda Provinsi, Inspektur Provinsi, Sekda Kabupaten/Kota, Inspektur Kabupaten/Kota, dan Biro/Bagian Pemerintahan.
Rakor dilanjutkan dengan Panel I dan II yang membahas terkait pemanfaatan hasil EPPD dan menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Keuangan, KemenPAN-RB, BPKP dan Badan Pusat Statistik.*
Penulis: Prayogi J
