TerabasNews, PANGKALPINANG – Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menegaskan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Bangka Tengah harus benar-benar hadir sebagai pelindung dan pendamping hukum bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Algafry usai menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan.
Penghargaan tersebut diserahkan di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (20/05/2026), bersamaan dengan peresmian 393 Posbankum Desa/Kelurahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Komitmen kami adalah memastikan Posbankum benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi, tidak hanya sebatas seremoni pembentukan, melainkan menjadi sarana perlindungan dan pendampingan hukum bagi warga yang membutuhkan,” ujar Algafry.
Menurutnya, keberadaan Posbankum menjadi langkah penting dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya warga yang selama ini mengalami keterbatasan akses akibat faktor jarak maupun ekonomi.
Ia juga menilai banyak persoalan di tengah masyarakat sebenarnya dapat diselesaikan sejak awal melalui mediasi dan pendampingan hukum sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Ini peran yang kita harapkan hadir dengan adanya Posbankum dalam menjaga kerukunan serta mengedukasi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Supratman berharap keberadaan Posbankum mampu menjadi wadah pelayanan dan pendampingan hukum yang mudah dijangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Dengan menghadirkan Posbankum, ada paralegal, kepala desa, dan lurah yang menjadi juru damai sehingga dapat memangkas kendala geografis warga dalam mencari keadilan,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Babel dengan sejumlah perguruan tinggi guna memperkuat pelayanan bantuan hukum di Bangka Belitung.
