TerabasNews, BANGKA TENGAH – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menghadapi tantangan dalam menekan belanja pegawai yang saat ini mencapai sekitar 42 hingga 43 persen dari APBD.
Angka tersebut masih berada di atas batas maksimal 30 persen yang ditargetkan pemerintah pusat hingga tahun 2027.
Meski berada dalam tekanan penyesuaian anggaran, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menegaskan tidak akan ada pemecatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah.
“Tidak ada istilah itu, jangan pernah ada. Kami pastikan tidak ada pemecatan PPPK,” tegasnya, usai mengikuti Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ di DPRD Bangka Tengah, Selasa (31/3/26).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas isu pemecatan PPPK yang terjadi di sejumlah daerah lain. Ia memastikan, hingga saat ini belum ada pembahasan maupun rencana terkait pemberhentian PPPK di Bangka Tengah.
Menurutnya, ketentuan pembatasan belanja pegawai memang menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta kebijakan fiskal secara nasional.
“Memang ada aturan maksimal 30 persen, tapi semua itu perlu pertimbangan. Baik kondisi daerah maupun pusat pasti memahami situasi ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, langkah penyesuaian tidak harus dilakukan secara drastis seperti pengurangan pegawai. Pemerintah daerah masih memiliki berbagai alternatif kebijakan, mulai dari pengaturan ulang pos anggaran hingga optimalisasi dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Selain itu, pihaknya juga berharap adanya fleksibilitas dalam penerapan aturan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap para tenaga PPPK.
“Kami tetap berusaha tidak ada PHK PPPK. Sampai hari ini tidak ada pembahasan ke arah itu,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah optimistis solusi terbaik dapat ditemukan tanpa harus mengorbankan tenaga PPPK, sekaligus tetap menjaga stabilitas keuangan daerah.
