DPRD Bangka Selatan Akan Tindaklanjuti Keluhan Masyarakat Desa Pergam Terkait Penolakan Aktivitas Tambang
TerabasNews, Bangka Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan menerima audiensi puluhan masyarakat Desa Pergam, Kecamatan Airgegas terkait dengan penolakan aktivitas penambangan, Jumat (7/10/2022).
Audiensi terkait persoalan aktivitas tambang timah di Desa Pergam idipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan, Samson Asrimono didampingi Ketua Komisi III, Armadi dan Wakil Ketua Komisi III Musani.
Selain itu, dalam pertemuan di ruang DPRD Bangka Selatan itu juga dihadiri Sekretaris Komisi II Wendy dan Anggota Komisi III Berry Febrianto, Kepala DLH Basel Hepi Nuranda, Kepala DPPP Gatot Wibowo, Kepala Bappelitbangda Herman, Kepala KPH Toboali Fahrorozi, Camat Airgegas Yon Salakari.
Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan, Samson Asrimono mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti permintaan masyarakat Desa Pergam terkait dengan penolakan aktivitas penambangan di desa Pergam.
“Masyarakat menolak terkait tambang di Desa Pergam oleh PT PMK. Artinya, kami selaku wakil rakyat Basel khusus dapil dua akan mewakili mereka dan ikut menolak dan siap menindaklanjuti persoalan ini,” ujar Samson.
Ia mengatakan, hasil audiensi akan disampaikan DPRD ke pemerintah provinsi melalui Penjabat (Pj) Gubernur Ridwan Djamaluddin, yang juga menjabat sebagai Dirjen Minerba.
“Kami akan merekomendasikan izinnya perusahaan dicabut. Sebab izin-izinnya lengkap dan legal sesuai pernyataan distamben, kewenangan kami hanya sebatas itu, beda hal kalau perusahaan bekerja ilegal,” ujarnya.
Samson berharap Pj Gubernur Babel dapat mencabut izin PT PMK dalam operasi tambang timah di Desa Pergam. Sebab di lapangan aktivitas tersebut selain mendapatkan penolakan masyarakat juga membawa kerusakan terhadap lingkungan.
Sementara itu, Kades Pergam Sukardi menuturkan kedatangan pihaknya ke gedung mahligai DPRD Basel tidak lain untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait aktivitas tambang timah di desa yang dia pimpin oleh PT PMK.
“Kita harap dewan bisa menindaklanjuti aspirasi kami hari ini ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga kami mohon kepada Pj Gubernur Babel karena ini menyangkut khalayak umum dan masyarakat tetap menolak,” katanya. (Advetorial)
