Pemkot Pangkalpinang Siapkan Perwali untuk Perkuat Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Terabasnews, Pangkalpinang – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, berencana menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Pangkalpinang, Agustu Efendi, mengatakan regulasi tersebut akan mengatur keterlibatan berbagai komponen agar upaya perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan lebih terpadu.

“Ke depan kita akan membuat Peraturan Wali Kota terkait bagaimana sinergitas antara komponen yang ada, terutama dalam tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak,” ujar Agustu saat menghadiri Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus yang digelar DP3AKB Kota Pangkalpinang, Senin (28/9/2026).

Menurut Agustu, pencegahan perlu menjadi perhatian bersama karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Ia menilai pekerja sosial, sekolah, kepolisian, lembaga masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu terlibat aktif dalam upaya tersebut.

“Yang penting adalah bagaimana tindakan pencegahannya. Lintas sektor dan beberapa stakeholder harus bersama-sama melakukan tindakan pencegahan,” katanya.

Agustu juga menyoroti pentingnya peran lingkungan pendidikan dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Sekolah dinilai dapat menjadi ruang untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan diri, termasuk penggunaan teknologi secara bijak.

Sementara itu, peserta pelatihan dari Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan (P2H2P) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zubaidah, mengapresiasi kegiatan yang digelar DP3AKB Kota Pangkalpinang tersebut.

Menurutnya, pelatihan yang mempertemukan berbagai unsur terkait itu penting untuk memperkuat kolaborasi dalam perlindungan perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan pemahaman pendamping dan tenaga pendidikan mengenai aspek hukum.

“Gerak bersama, lindungi korbannya, kenali hukumnya. Ini sudah pas. Ilmu yang didapat hari ini bisa diterapkan para pendamping maupun pihak pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga SMP,” kata Zubaidah.

Ia berharap materi yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan oleh para peserta ketika kembali menjalankan tugas di lingkungan masing-masing.

Zubaidah juga berharap penguatan perlindungan anak dapat mendukung upaya Kota Pangkalpinang mempertahankan sekaligus meningkatkan predikat Kota Layak Anak.

“Yang kita inginkan adalah Pangkalpinang kembali menjadi Kota Layak Anak yang ramah anak. Bukan hanya mendapatkan kembali predikat Kota Layak Anak Nindya, tetapi lebih dari itu benar-benar menjadi kota yang ramah anak,” ujarnya.