DPRD dan Pemprov Babel Sepakati Perubahan APBD 2026, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama

TerabasNews, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (21/9/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dan dihadiri oleh 32 dari 45 anggota dewan, sehingga memenuhi syarat kuorum untuk mengambil keputusan.

Dalam laporan pembahasan, Didit menyampaikan bahwa Raperda Perubahan APBD 2026 telah melalui seluruh tahapan pembahasan secara seksama dan mendalam, mulai dari pembahasan di tingkat komisi bersama mitra kerja, hingga pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Rancangan Peraturan Daerah telah dibahas secara seksama dan mendalam, dimulai dari tingkat komisi-komisi bersama mitra, kemudian dilanjutkan dengan rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Didit saat memimpin jalannya rapat.

Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan persetujuan bersama terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Usai rapat paripurna, Didit menegaskan bahwa DPRD secara konsisten mendukung pengalokasian anggaran yang berpihak pada sektor pendidikan dan kesehatan, mengingat kedua sektor tersebut merupakan hak dasar masyarakat sekaligus sejalan dengan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah maupun nasional.

“Pendidikan dan kesehatan harus kita dukung. Itu kan merupakan visi dan misi Bapak Gubernur dan selaras dengan visi dan misi Bapak Presiden. Karena itulah hak primer rakyat, yaitu kesehatan dan pendidikan,” tegas Didit.

Lebih lanjut, Didit berharap sisa dana yang masih menjadi hak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat segera dicairkan guna memperkuat kualitas pembangunan di kedua sektor prioritas tersebut.

“Kita doakan mudah-mudahan sisanya cair sehingga bisa membangun kembali kualitas kesehatan dan pendidikan Bangka Belitung,” tambahnya.

Senada dengan itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyatakan bahwa meskipun nilai anggaran pada Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya, pemerintah daerah tetap memfokuskan penggunaan anggaran pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Memang agak turun sedikit, tapi dengan uang itu saya rasa cukuplah kalau kita kelola dengan transparan dan tepat sasaran. Karena uang itu berasal dari rakyat untuk rakyat,” ujar Hidayat.

Hidayat menegaskan bahwa dalam pelaksanaan anggaran yang telah disepakati, prioritas utama tetap diberikan pada sektor pendidikan dan kesehatan sebelum program-program lainnya dijalankan secara berimbang.

“Kita utamakan kepentingan kesehatan dan pendidikan terlebih dahulu. Yang lain bisa kita atur dan imbangkan,” katanya.

Terkait tertahannya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH), Gubernur berharap pemerintah pusat segera merealisasikan kewajiban tersebut agar ruang fiskal daerah dapat bertambah dan pembangunan di Bangka Belitung dapat berjalan lebih optimal di sisa tahun anggaran ini.

“Kalau DBH dapat segera dibayarkan, tentu akan jauh lebih baik. Kita sudah memasuki akhir tahun seperti ini,” ungkap Hidayat.

Kesepakatan ini menegaskan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai arah utama pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. (**)