Antrean BBM Meluas di Belitung, Edi Nasapta Desak Pertamina Kirim Pasokan Darurat

TerabasNews, TANJUNGPANDAN — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mendesak PT Pertamina Patra Niaga segera menyalurkan pasokan darurat Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite, ke wilayah Pulau Belitung. Desakan ini disampaikan menyusul meluasnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat, Senin (21/9/2026).

Edi Nasapta menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terus dibiarkan menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan kebutuhan pokok tersebut. Ia juga mempertanyakan klaim ketersediaan stok yang dinyatakan aman oleh pihak Pertamina, namun tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

“Pertamina jangan hanya mengatakan stok aman, sementara kenyataan di lapangan masyarakat masih mengantre panjang. Ukuran pasokan aman bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi BBM tersedia dan dapat diperoleh masyarakat secara wajar,” tegas Edi di Tanjungpandan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Edi meminta Pertamina segera melakukan penambahan dan percepatan distribusi pasokan hingga kondisi di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur kembali normal. Langkah konkret yang diusulkan antara lain penambahan jumlah mobil tangki, perpanjangan jam operasional SPBU, pengaktifan seluruh alat pengisian bahan bakar, serta peningkatan jumlah petugas pada jam-jam sibuk.

Selain penambahan pasokan, Edi mendesak Pertamina untuk membuka secara transparan data kuota, stok di terminal, penyaluran harian, jadwal kedatangan kapal pengangkut, hingga rincian distribusi ke setiap SPBU di wilayah Belitung.

“Dalam waktu 2×24 jam, Pertamina harus memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab antrean ini sekaligus menyampaikan jadwal pemulihan pasokan. Apakah kuotanya kurang, pengiriman terlambat, distribusinya bermasalah, atau terjadi kebocoran penyaluran—semuanya harus dijelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Edi juga menekankan pentingnya penyesuaian kuota BBM yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah kendaraan, aktivitas pariwisata, kebutuhan nelayan, transportasi air, serta kegiatan pertanian. Mengingat Belitung merupakan daerah kepulauan, ketersediaan cadangan pengaman juga sangat diperlukan untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman akibat cuaca buruk maupun gangguan pelayaran.

Di sisi lain, pengawasan terhadap pembelian berulang, penimbunan, dan penyalahgunaan BBM penugasan juga perlu diperketat. Namun, pengawasan tersebut tidak boleh mempersulit nelayan, petani, pelaku usaha kecil, dan transportasi air yang benar-benar membutuhkan serta memiliki surat rekomendasi resmi.

“Yang harus ditindak adalah penimbunan dan penyalahgunaan, bukan nelayan atau masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan BBM untuk bekerja. Pemerintah daerah harus mempercepat pelayanan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna yang memang berhak,” jelasnya.

Edi Nasapta menyatakan akan segera mendorong terselenggaranya rapat koordinasi yang melibatkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, BPH Migas, Dinas ESDM Provinsi Babel, pemerintah kabupaten terkait, pengelola terminal BBM, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, serta seluruh pengelola SPBU di Pulau Belitung untuk mencari solusi permanen atas persoalan ini.

“Rakyat membutuhkan penyelesaian, bukan saling lempar tanggung jawab. Kirim pasokan darurat sekarang, benahi distribusinya, buka datanya, dan pastikan antrean segera berakhir. Saya akan terus mengawal persoalan ini sampai pelayanan BBM di Belitung benar-benar kembali normal,” pungkas Edi Nasapta. (**)