Judul: Bawa Persoalan RKAB Timah ke Kementerian Pertahanan, DPRD Babel Minta Solusi Selamatkan Ekonomi Rakyat

TerabasNews, JAKARTA – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengambil langkah strategis dengan membawa persoalan krusial pertambangan timah di Pulau Belitung ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Rabu (29/7/2026). Langkah ini ditempuh sebagai upaya serius memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mengalami dampak nyata perlambatan ekonomi akibat terbatasnya aktivitas penyerapan hasil tambang.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, serta Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur. Seluruh jajaran diterima secara resmi oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan di lingkungan Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya menyampaikan langsung kondisi riil yang dihadapi masyarakat Belitung, yang belakangan ini mengalami perlambatan ekonomi signifikan sebagai dampak dari terbatasnya aktivitas di sektor pertambangan timah.

Salah satu isu utama yang dipaparkan adalah minimnya alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk yang dinilai jauh dari kebutuhan nyata di lapangan. Keterbatasan kuota tersebut mengakibatkan hasil produksi penambang rakyat tidak dapat terserap secara optimal, sehingga berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertimahan.

Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas pertambangan semata, tetapi juga menimbulkan efek domino ke sektor-sektor lain: perputaran ekonomi masyarakat melambat, daya beli menurun, aktivitas usaha mikro dan kecil ikut terdampak, hingga berkurangnya kesempatan kerja secara luas di Pulau Belitung.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan bahwa pemerintah daerah beserta lembaga legislatif memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan persoalan yang membelenggu masyarakat ini disampaikan langsung kepada pemerintah pusat, agar segera memperoleh perhatian serius dan solusi yang nyata serta berkeadilan.

“Intinya kami meminta ada diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung. Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut hajat hidup dan ekonomi rakyat,” tegas Didit.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan juga memaparkan gambaran kondisi lapangan secara rinci, mulai dari melambatnya perputaran ekonomi, menurunnya daya serap tenaga kerja, hingga kekhawatiran mendalam masyarakat terhadap keberlangsungan usaha ribuan penambang rakyat apabila persoalan terkait RKAB tidak segera mendapatkan jalan keluar yang tepat.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan menyambut baik kedatangan dan langkah yang diambil oleh perwakilan Bangka Belitung. Ia memberikan apresiasi atas pendekatan yang ditempuh melalui jalur komunikasi dan koordinasi resmi dengan pemerintah pusat dalam rangka mencari solusi bersama terhadap isu strategis yang menyangkut kesejahteraan masyarakat luas di Pulau Belitung. (**)