Edi Nasapta Dorong Pengawalan Kuat Komisi V DPR RI, Sorot Tunggakan DBH Timah dan Berbagai Masalah Strategis Babel

TerabasNews, PANGKALPINANG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, bersama Komisi III DPRD Babel melakukan kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan strategis yang dihadapi masyarakat Bangka Belitung, Senin (7/9/2026).

“Beberapa waktu lalu kita sudah ke Komisi V DPR RI untuk menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat Bangka Belitung,” ujar Edi Nasapta di Pangkalpinang.

Dalam kesempatan tersebut, Edi menekankan perlunya pengawalan yang lebih kuat dari pemerintah pusat maupun perwakilan rakyat asal Babel di DPR RI terhadap usulan dan anggaran yang menjadi kebutuhan daerah. Ia menjelaskan bahwa sejumlah data dan usulan telah diminta kelengkapannya kepada dinas terkait di lingkungan Pemprov Babel, dan proses verifikasi telah berjalan sejak tahun 2025. Namun hingga saat ini, anggaran tersebut belum dicairkan dan belum muncul dalam daftar penganggaran.

“Data-data sudah saya minta untuk dilengkapi di dinas provinsi. Sampai saat ini verifikasi sudah dilakukan dari 2025, namun belum dicairkan dan tidak dimunculkan,” tegas Edi. Ia menilai persoalan ini terjadi salah satunya karena pengawalan di tingkat pusat belum berjalan secara maksimal.

Selain masalah penganggaran, Edi juga menyampaikan berbagai persoalan mendesak yang menjadi perhatian daerah kepada Komisi V DPR RI, mencakup masalah kehutanan, perkebunan kelapa sawit, pengurusan Hak Guna Usaha (HGU), pertambangan logam, hingga izin usaha pertambangan. Termasuk di dalamnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang dinilai sudah tidak efektif untuk ditinjau kembali.

Salah satu sorotan paling tajam adalah terkait Dana Bagi Hasil (DBH) royalti timah yang hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Edi meminta agar seluruh anggaran yang belum dicairkan pada tahun sebelumnya maupun tahun berjalan diperiksa kembali guna memastikan masalah yang sama tidak berulang pada tahun-tahun mendatang.

“Saya suruh cek ulang, karena yang tahun lalu tidak dicairkan dan tahun ini anggarannya juga belum dicairkan. Jangan sampai tahun depan tidak dicairkan juga, nanti terhitung tiga tahun tidak dicairkan,” ujarnya dengan tegas.

Edi juga mengingatkan bahwa pengawalan melalui pengisian usulan secara daring saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan pengawalan aktif hingga tahap penetapan kebijakan. Menurutnya, pemerintah daerah sudah melengkapi seluruh komponen dan prosedur resmi yang diperlukan, namun tanpa pengawalan aktif ke tingkat pusat, usulan tersebut dikhawatirkan tidak akan terealisasi.

“Pengawalan itu dari sisi pemerintah dengan melengkapi komponen prosedur resmi sudah dilaksanakan. Karena ditakutkan walaupun sudah masuk secara daring, tetap tidak akan terealisasi jika hanya menunggu dan usulan ini tidak diperjuangkan hingga mentok di kebijakan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Edi Nasapta berharap tiga orang wakil rakyat asal Bangka Belitung di DPR RI dapat bertanggung jawab secara nyata dan bersikap proaktif memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya. Tidak hanya itu, instansi teknis di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga diharapkan ikut aktif mengawal secara prosedural, administratif, maupun aspiratif.

“Kita berharap adanya tanggung jawab nyata dan proaktif dari tiga wakil Babel di DPR RI terhadap daerah pemilihan mereka, jangan justru seperti tidak ada beban. Dinas-dinas juga harus proaktif, termasuk kabupaten/kota untuk ikut mengawal secara prosedural administratif maupun aspiratifnya,” harap Edi.

Edi menegaskan bahwa kelengkapan dokumen administratif dan prosedural merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi pemerintah terkait. Jika dokumen sudah lengkap, maka pihak daerah bersama para legislator harus aktif menagih dan mempertanyakan langsung progres pencairan DBH timah tersebut ke pemerintah pusat, karena hal ini tidak akan terwujud jika hanya menunggu pasif.

Menanggapi kunjungan kerja tersebut, Komisi V DPR RI menyatakan kesiapannya dan berjanji akan menyuarakan hak-hak serta aspirasi masyarakat Bangka Belitung secara bersama-sama dalam forum rapat DPR RI maupun dengan kementerian dan lembaga terkait.