DPRD Babel Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Petani Sawit, Dorong Stabilisasi Harga TBS dan Penegakan Aturan Tata Niaga

TerabasNews, PANGKALPINANG, 2 Juni 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya yang kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan para petani kelapa sawit. Langkah ini diambil guna merespons penurunan harga tandan buah segar (TBS) yang terjadi belakangan ini serta dampak dinamika kebijakan perdagangan dan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terhadap perekonomian masyarakat.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan audiensi antara pimpinan dan anggota DPRD Babel dengan perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel pada Selasa (2/6/2026) tersebut menjadi wadah penampungan aspirasi sekaligus perumusan langkah strategis mengatasi persoalan yang dihadapi pelaku usaha perkebunan rakyat.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menjelaskan bahwa pihaknya telah merumuskan serangkaian langkah tindak lanjut konkret untuk menjawab harapan dan keluhan yang disampaikan para petani. Salah satu poin utama yang didorong oleh legislatif adalah memastikan seluruh unit usaha pabrik kelapa sawit (PKS) kembali melaksanakan pembelian TBS dari petani sesuai kesepakatan harga yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 7 Mei 2026 lalu.

“Kami juga mengacu pada hasil rapat tingkat kementerian yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertanian pada 29 Mei yang lalu. DPRD meminta dan mendesak seluruh PKS di wilayah ini untuk mematuhi dan menjalankan kesepakatan harga yang telah dibahas dan disepakati bersama pemerintah daerah,” tegas Didit.

Selain menegakkan kesepakatan harga, DPRD juga meminta pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum utama dalam pengawasan dan pengendalian sistem tata niaga kelapa sawit di daerah agar berjalan tertib dan berkeadilan.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, turut disinggung pula persoalan dugaan ketidaksesuaian alat timbang yang digunakan dalam transaksi pembelian hasil panen, yang dinilai sangat merugikan pihak petani. Menanggapi hal ini, DPRD meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti secara serius dan transparan guna menjamin keadilan bagi para produsen.

“Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku atau praktik yang merugikan petani, tentu hal itu akan ditindaklanjuti hingga ke ranah kewenangan aparat penegak hukum demi kepastian hukum dan keadilan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Didit menyoroti beban berat yang saat ini dipikul oleh para petani, di mana mereka menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi, khususnya harga pupuk yang belum stabil. Ia memaparkan bahwa berdasarkan perhitungan biaya operasional dan keberlangsungan usaha, harga ideal TBS seharusnya berada di kisaran angka Rp2.700 per kilogram. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan harga yang diterima petani saat ini masih jauh di bawah angka tersebut, yakni berkisar Rp2.100 per kilogram.

“Kondisi kesenjangan ini harus menjadi perhatian kita semua. Penurunan harga sawit yang terus terjadi memiliki dampak langsung terhadap tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat luas, mengingat perkebunan sawit menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat di daerah ini,” ujar Didit.

Sebagai bentuk tindak lanjut nyata dari pertemuan ini, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Pertemuan tersebut akan menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi resmi masyarakat serta mendorong lahirnya solusi konkret dan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas harga kelapa sawit di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.