Rumuskan Isu Strategis Lingkungan, Wali Kota Pangkalpinang Soroti Alih Fungsi Lahan hingga Volume Sampah Harian

TerabasNews, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Udin, menghadiri sekaligus bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Isu Strategis Kota Pangkalpinang dalam rangka penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kota Pangkalpinang pada Kamis (16/4/2026).

Turut mendampingi dalam acara tersebut adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta pejabat dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup merupakan isu berskala global yang tidak dapat dihindari lagi. Ia menilai, kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adanya perubahan fungsi lahan serta aktivitas pembangunan yang kurang memerhatikan aspek keseimbangan ekosistem.

“Isu lingkungan perkotaan yang paling menonjol di Pangkalpinang di antaranya perubahan fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan permukiman, penyempitan saluran air akibat pembangunan di bantaran sungai, hingga adanya bangunan yang berdiri di atas saluran air,” ungkapnya.

Selain perubahan tata guna lahan, masalah persampahan juga menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, volume produksi sampah di Kota Pangkalpinang tercatat mencapai angka 100 hingga 120 ton setiap harinya.

“Semakin tinggi aktivitas masyarakat, maka volume sampah juga akan semakin meningkat. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama,” tambahnya.

Berbagai persoalan lingkungan lainnya seperti potensi banjir, polusi udara, serta berkurangnya ruang terbuka hijau juga menjadi sorotan utama dalam diskusi. Wali Kota menjelaskan bahwa meskipun secara geografis wilayah Pangkalpinang berada di ketinggian sekitar 45 meter di atas permukaan laut, ancaman banjir masih berpotensi terjadi akibat sistem drainase yang belum berjalan secara maksimal.

Dalam paparannya, ia juga menyinggung pentingnya mengambil pembelajaran dari negara lain, seperti Belanda, yang mampu menanggulangi masalah banjir secara efektif meskipun wilayahnya berada di bawah permukaan laut.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan lingkungan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan upaya dari pihak pemerintah semata, namun membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Kita harus bersama-sama mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pembangunan dan penyelesaian masalah perkotaan. Semua pihak harus menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.

Diharapkan, melalui pelaksanaan FGD ini dapat dihasilkan rumusan isu strategis yang komprehensif, yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Pangkalpinang.