TerabasNews, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar rapat evaluasi fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga bulan Februari 2026, Senin (16/3/2026) di Ruang Rapat Bapperida. Rapat rutin yang digelar setiap bulan pada minggu kedua ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang Saparudin bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna.
Rapat bertujuan untuk memantau capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama satu bulan terakhir, termasuk progres kegiatan serta tingkat penyerapan anggaran. Melalui agenda ini, setiap OPD diharapkan dapat mempersiapkan laporan perkembangan program kerja secara lebih terukur.
“Ini rapat rutin bulanan kita untuk melihat hal-hal penting selama satu bulan terakhir, termasuk progres kegiatan. Dengan dilaksanakan setiap minggu kedua, OPD bisa mempersiapkan laporan perkembangan dari masing-masing instansi,” ujar Wali Kota Saparudin.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya memberikan perhatian khusus kepada OPD yang kinerjanya masih belum maksimal. Pemerintah kota akan terus mengingatkan dan mendorong peningkatan kinerja, serta mencari solusi bersama jika terdapat kendala di lapangan agar pelaksanaan program tetap optimal.
“Kita ingatkan OPD yang kinerjanya masih kurang, baik dari sisi kegiatan maupun serapan anggaran. Kalau ada kendala, kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Rapat juga membahas penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Pangkalpinang. Wali Kota memastikan seluruh pegawai tetap wajib melakukan absensi daring dan melaporkan aktivitas pekerjaan setiap hari, mengingat sistem administrasi kepegawaian telah berbasis digital. Sebuah surat edaran juga telah diterbitkan sebagai pengingat bagi seluruh pegawai.
“Sekarang semua sudah online. Pegawai yang WFA tetap absen dan harus mengisi kegiatan harian. Setiap hari harus ada laporan kegiatan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saparudin menyampaikan kabar positif terkait capaian kinerja daerah. Berdasarkan penilaian terbaru dari APK, Pangkalpinang berhasil menempati posisi pertama setelah sebelumnya berada di peringkat kelima.
“Alhamdulillah, sekarang kita berada di posisi pertama di antara daerah lain. Sebelumnya kita di posisi lima, lalu berhasil naik menjadi yang terbaik,” ungkapnya.
Meski demikian, masih terdapat beberapa persoalan dalam pengelolaan barang milik daerah yang perlu dituntaskan, antara lain terkait pengelolaan sewa lahan dan percepatan proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah kota. Pemerintah kota akan mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kinerja serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
