TerabasNews, PANGKALPINANG – Seiring dengan kenaikan harga timah di pasar dunia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menekankan perlunya penyesuaian imbal jasa bagi mitra penambangan serta penyelesaian masalah keterlambatan pembayaran yang terjadi.
Anggota Komisi III DPRD Babel, Yogi Maulana, menyampaikan bahwa sejumlah persoalan serius terkait kemitraan penambangan timah menjadi perhatian, mulai dari fluktuasi harga komoditi, ketidakkonsistenan sistem di lapangan, hingga keterlambatan pembayaran kepada mitra.
“Masalah harga timah ini sudah sering disampaikan masyarakat. Termasuk sistem yang diterapkan, ada perbedaan antara awal dan saat sudah definitif. Ini jadi keluhan yang harus diperhatikan,” ujar Yogi.
Ia mengungkapkan bahwa DPRD Babel telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Timah untuk membahas persoalan pembayaran. Pada kesempatan tersebut, perusahaan telah berjanji akan melakukan pembayaran dalam waktu empat hari. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa pembayaran terkadang memakan waktu lebih dari satu bulan.
“Janjinya pembayaran empat hari, tapi kenyataannya bisa sampai lebih dari satu bulan. Ini tentu merugikan mitra dan harus segera dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, Yogi mengapresiasi peran Satgas yang selama ini mendukung kegiatan produksi bersama mitra. Meskipun demikian, ia mengakui masih terdapat oknum yang dapat mempengaruhi citra Satgas secara keseluruhan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.. (**)
