TerabasNews, PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang telah menggelar pembahasan terkait rencana pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam. Pertemuan tersebut menjadi langkah sinergi antara pemerintah provinsi dan kota dalam mendorong perkembangan kawasan strategis di wilayah timur Pangkalpinang.
Anggota DPRD Provinsi Babel, Imam Wahyudi, menyampaikan bahwa pengembangan pelabuhan memerlukan koordinasi lintas pemerintah, mengingat lokasinya berada di wilayah Pemkot Pangkalpinang namun memiliki peran strategis bagi keseluruhan provinsi. “Karena wilayah pelabuhan berada di kota, maka pengembangannya tidak bisa dilepaskan dari dukungan provinsi. Kita ingin ada sinergi antara pemerintah kota dan provinsi, termasuk DPRD, agar rencana ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, hadir jajaran Komisi III DPRD Babel yang dipimpin Ketua Komisi III Taufik Rizani, beserta Wakil Ketua Imelda, Sekretaris Johan, dan anggota lainnya. Turut menghadiri juga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari provinsi dan kota, antara lain Dinas Perhubungan serta Bappeda Provinsi Babel.
Taufik Rizani menyatakan bahwa Pelabuhan Pangkal Balam berperan penting sebagai pintu gerbang perekonomian daerah, sehingga diperlukan solusi komprehensif untuk pengembangan optimal. “Pelabuhan ini adalah pintu gerbang ekonomi. Kalau pelabuhan berkembang, maka pergerakan ekonomi juga akan meningkat. Karena itu kami mengundang berbagai pihak untuk bersama-sama mencari solusi terbaik,” jelasnya. Sebelumnya, DPRD Babel telah menggelar rapat terkait hal ini dan mendorong dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam merupakan bagian dari rencana besar pengembangan kawasan timur Kota Pangkalpinang yang telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Pengembangan kawasan timur Pangkalpinang tidak hanya mencakup pelabuhan, tetapi juga kawasan industri. Ini sudah selaras dengan RPJMN dan rencana kawasan industri Ketapang,” ujarnya.
Pemkot Pangkalpinang juga telah mengusulkan pembangunan akses jalan menuju kawasan industri dan pelabuhan untuk mendukung konektivitas. Terkait status lahan, sebelumnya terdapat masalah karena pihak ketiga tidak menunjukkan progres pembangunan, namun setelah evaluasi dan penyelesaian kewajiban pada tahun 2023, perusahaan kembali melanjutkan rencana pembangunan Terminal Khusus (TUKS). “Perusahaannya sudah menyampaikan rencana pembangunan dan dokumennya juga sudah dipresentasikan ke pemerintah kota. Saat ini tinggal penyempurnaan teknis agar sesuai dengan aturan,” tambahnya.
Pertemuan diharapkan menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
