Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar Soroti Berbagai Persoalan Yang Dihadapi Guru SMA di Pangkalpinang
TerabasNewa, Pangkalpinang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyoroti berbagai persoalan serius yang dihadapi guru SMA di Kota Pangkalpinang, antara lain ancaman perundungan, potensi kriminalisasi, hingga kekurangan tenaga pengajar akibat keterbatasan regulasi.
Hal tersebut disampaikan Eddy dalam kegiatan reses anggota DPRD Babel daerah pemilihan Kota Pangkalpinang yang digelar bersama guru-guru SMA, SMK, dan SLB se-Kota Pangkalpinang. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya bertemu langsung dengan para guru untuk mendengar masukan dan keluhan terkait kendala dalam kegiatan kependidikan di sekolah masing-masing.
Menurut Eddy, salah satu kekhawatiran utama para guru adalah minimnya perlindungan terhadap profesi mereka, yang tidak hanya sebatas pencegahan kekerasan fisik, tetapi juga meliputi perundungan intelektual serta hak guru untuk melanjutkan pendidikan sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen. Para guru berharap DPRD bersama Dinas Pendidikan dapat membahas perlindungan guru secara menyeluruh, termasuk pencegahan kekerasan terhadap siswa dan kriminalisasi terhadap guru.
Selain itu, persoalan lama terkait kebutuhan pembangunan SMA baru di wilayah Gerunggang dan sekitarnya kembali mengemuka seiring pertumbuhan penduduk yang pesat. Usulan pendirian SMA Negeri 5 Pangkalpinang saat ini sedang dikaji dan diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui usulan pemerintah daerah dan DPRD.
Eddy juga menyoroti dampak penghapusan sejumlah iuran sekolah yang memengaruhi operasional pendidikan, terutama terkait keterbatasan tenaga pengajar. Persoalan ini semakin kompleks karena adanya regulasi yang melarang pengangkatan tenaga honorer, sehingga diperlukan regulasi baru agar kebutuhan guru terpenuhi tanpa melanggar aturan.
Ia menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam reses tersebut, mengingat forum ini merupakan ruang strategis untuk mendengar langsung kondisi riil di lapangan.
Dari hasil pertemuan, DPRD Babel mencatat sejumlah poin penting yang akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), antara lain usulan penambahan guru baru, pembangunan fisik sekolah, serta percepatan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sekolah guna mendukung operasional pendidikan. Eddy menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, mengingat sudah lama ada namun belum ditemukan solusi yang tepat.
