Pemkab Bangka Tengah Cari Solusi Lanjutan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Defisit Anggaran
Terabasnews, Koba — Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (DPUTRP) Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus mencari solusi agar program pembangunan infrastruktur tetap berjalan pada 2026 meski kondisi keuangan daerah mengalami defisit.
Kepala DPUTRP Bangka Tengah, Fani Hendra, mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan bertemu Wakil Menteri Diana Kusumastuti untuk membahas dukungan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
“Kami memprioritaskan perbaikan jalan dan drainase, terutama di kawasan yang kerap terdampak banjir,” ujar Fani di Koba, Rabu (3/12).
Ia menjelaskan banyak titik yang harus ditangani, khususnya lokasi yang mengalami kerusakan setelah banjir dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Fani, langkah Bupati mengajukan dukungan ke pusat merupakan ikhtiar penting agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran daerah terbatas.
“Apa yang diperjuangkan kepala daerah dalam kondisi defisit anggaran adalah upaya untuk membangun daerah menjadi lebih baik,” katanya.
Fani juga mengimbau masyarakat ikut mendukung dengan menjaga kebersihan drainase melalui kegiatan gotong royong di lingkungan permukiman.
Ia menegaskan koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat, termasuk dengan pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan percepatan penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
DPUTRP, kata Fani, kini sedang memetakan prioritas teknis agar penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. Pihaknya juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif, mulai dari penguatan usulan ke pemerintah pusat hingga optimalisasi sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan.
Beberapa wilayah yang akan menjadi fokus penanganan pada 2026 telah masuk dalam daftar evaluasi teknis, di antaranya kawasan permukiman rawan genangan dan jalur transportasi utama yang menjadi akses vital masyarakat.
Fani berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi perbaikan di titik-titik prioritas tersebut.
“Kolaborasi pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Infrastruktur bukan hanya dibangun, tetapi juga harus dirawat bersama,” ujarnya.
