Bangka Tengah dan KPK RI Bersinergi, Perkuat Pemberantasan Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

TerabasNews, BANGKA TENGAH – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, melalui Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Besar Kantor Sekretariat Daerah Bangka Tengah pada Kamis, (11/9/ 2025) ini, menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menekankan pentingnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahannya untuk menindaklanjuti hasil pembahasan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2025.

“Kita semua memiliki cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, saya tekankan agar setiap pembahasan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat koordinasi ini dapat dipahami serta diimplementasikan dengan baik oleh seluruh OPD,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Algafry, bahwa hal ini menjadi dasar dalam membuat kebijakan untuk mencegah potensi kasus korupsi di lingkungan Pemkab Bangka Tengah.

“Kami berharap, melalui kerjasama yang erat ini, kita dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, efisien, dan senantiasa melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Program pemberantasan korupsi yang terintegrasi ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ucapnya.

Efrianda juga menegaskan bahwa pemerintah daerah menyadari sepenuhnya bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan daerah.

“Kami menyadari bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya secara konsisten untuk mencegah dan memberantasnya,” pungkasnya.