TerabasNews, Pangkalpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama para Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa, 14 Mei 2025, pukul 13.00 WIB. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Audiensi ini difokuskan pada pembahasan berbagai persoalan pendidikan, dengan isu utama terkait Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya.
Dalam arahannya, Didit menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak sekolah dalam mencari solusi atas berbagai tantangan dunia pendidikan, terutama yang menyangkut beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
“Yang dipermasalahkan sekolah bukan IPP-nya, tapi siapa yang membiayai proses pendidikan jika IPP dihapus? Apakah bisa ditanggung oleh APBD?” ujar Didit.
Ia menambahkan, saat ini hampir 250 tenaga honor di sekolah bergantung pada dana IPP. Jika dana ini dihentikan, perlu ada kejelasan siapa yang akan membayar gaji mereka.
Didit menyebut bahwa asumsi kebutuhan anggaran untuk menggaji tenaga honor tersebut bisa mencapai Rp50 miliar per tahun. Oleh karena itu, ia meminta agar masalah ini dikaji secara menyeluruh oleh Inspektorat, Biro Hukum, dan Dinas Pendidikan.
“Jika bisa dibayar APBD, kita tinggal hitung kemampuan keuangan daerah, terutama untuk tahun 2026,” tegasnya.
Sementara itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tersedia sebesar Rp90 miliar dinilai belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah.
“Itu dana pusat, bukan dana kita. Maka harus ada kajian penggunaan dana BOS yang optimal,” tambahnya.
Didit menegaskan komitmen DPRD Babel untuk terus memperjuangkan hak pendidikan masyarakat.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Kita harus memastikan pelaksanaannya berlangsung dengan baik, terjangkau, dan tidak membebani masyarakat,” katanya.
Audiensi ini menjadi forum penting bagi para kepala sekolah untuk menyampaikan berbagai kendala di lapangan, mulai dari persoalan operasional, kekurangan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga pemahaman regulasi IPP yang belum seragam.
Para kepala sekolah menyambut baik forum ini sebagai bentuk keterbukaan dan perhatian DPRD terhadap dunia pendidikan. Mereka berharap adanya kejelasan regulasi dan dukungan konkret dari pemerintah daerah agar mutu dan akses pendidikan dapat merata di seluruh wilayah Bangka Belitung.
Audiensi berlangsung dinamis dengan diskusi yang konstruktif, menghasilkan berbagai masukan yang akan ditindaklanjuti oleh DPRD Babel melalui komisi terkait dan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi. (**)
