TerabasNews, Pangkalpinang – Anggota DPRD Bangka Belitung (Babel), H Muhtar Motong menentang keras kebijakan Gubernur Hidayat Arsani yang menutup operasional Jembatan Emas, jembatan ikonik dengan sistem bascule atau jungkat-jungkit yang menghubungi kawasan Air Anyir kabupaten Bangka dan kota Pangkalpinang.
Muhtar bahkan mempertanyakan kajian yang dilakukan Gubernur Hidayat Arsani hingga ingin menutup operasional Jembatan Emas tersebut. Bukan sebaliknya, menutup opersional Jembatan Emas dengan alasan penghematan atau pun mengganggu lalu lintas pelayaran masuk ke Pelabuhan Pangkalbalam.
“Harus ada kajian komprehensifnya, kajian yang keluar dari penelitian. Karena jembatan ini lahir pasti ada kajiannya, jadi kalau mau ditutup operasionalnya maka harus ada pula kajiannya. Kaji dan teliti layaknya enggak itu ditutup,” kata pria yang akrab disapa Haji Tare ini.
Ia sangat meyakini, bahwa lahirnya Jembatan Emas gagasan Gubernur almarhum Eko Maulana Ali mempunnyai dasar yang kuat. Terutama di sektor perekonomian, dari menghidupkan perekonomian baru untuk satu kawasan hingga mempersingkat jarak tempuh masyarakat.
“Jadi bukan sembarangan, atau asal membangun. Ada historisnya,” sebut anggota Komisi I DPRD Babel ini.
Belum lagi spot pariwisata di sepanjang lintas timur, hal ini lah yang dilihat oleh almarhum Eko Maulana Ali. Di samping ikonik untuk sebuah provinsi karena Babel satu-satu provinsi di Indonesia yang mempunya jembatan dengan sistem bascule. Dan teknologi ini masih ada di Inggris karena ada 8 negara yang juga ikut menggunakan teknologi ini. “Jadi peralatan ini masih ada, enggak tutup. Cek aja, pasti ada,” katanya.
Dari sisi efisiensi jarak tempuh, menurut Haji Tare, jembatan ini sangat berdampak baik bagi perekonomian masyarakat karena membuat jarak menjadi dekat. Kemudian mengurai kemacetan di pusat kota Pangkalpinang.
“Udah dibuka (operasional jembatan) jalan (Semabung) masih macet apalagi ditutup, apa enggak crowded itu kemacetan di Pangkalpinang. Ini perlu dipikirkan lagi oleh pak Gubernur, apa sudah sejauh ini pak Gubernur kita berpikir,” katanya.
Ia juga menyesalkan, jika pertimbangan untuk operasional Jembatan Emas lantaran memakan anggaran Rp1,8 milar per tahun untuk perawatannya. Hal ini dihitung setiap jembatan terangkat dan tertutup kembali memakan biaya operasional Rp. 18 juta.
“Kalau memang Pemprov Babel mungkin tidak sanggup membayar operasional Rp1,8 miliar itu, jangan malu deh serahkan aja operasional ke pusat. Jangan malu, kan jalan lintas timur bisa jadi jalan nasional,” ucapnya lagi. (*)
