TerabasNews, Pangkalpinang – Ginaembahas Defisit Anggaran, Penjabat (Pj) Walikota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin menggelar mengumpulkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota itu guna membahas langkah – langkah strategi dalam mengantisipasi potensi defisit anggaran Pemkot Pangkalpinang, di ruang Balai Betason Kantor Walikota Pangkalpinang, Selasa (22/04).
Pj Walikota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin mengatakan dari hasil pengolahan data keuangan daerah, Pemkot Pangkalpinang mengalami defisit sebesar Rp8 miliar, untuk itu perlunya langkah – langkah strategis dalam mengantisipasi potensi defisit anggaran ini.
“Kami hari ini menyampaikan hasil dari pengolahan data keuangan, untuk mengantisipasi seluruh kebutuhan prioritas dan potensi defisit yang sedang kita hadapi. Dari analisis bersama Pak Sekda dan Bappeda, meskipun telah dilakukan optimalisasi anggaran dan pengurangan kegiatan, kita masih mengalami defisit sebesar Rp8 miliar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa angka tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satu solusi yang tengah diupayakan yakni dengan mencari dukungan hibah dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Saya sedang berjuang mendapatkan dana hibah, baik dari provinsi maupun pusat, minimal Rp10 miliar. Kalau itu berhasil, insyaallah bukan hanya menutup defisit, tapi kita bisa punya ruang fiskal lebih,” ujarnya.
Ia menginstruksikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak hanya pasif menunggu, melainkan turut membantu, termasuk melalui doa dan dorongan atas upaya pemerintah kota mendapatkan dana hibah, baik dari Provinsi Bangka Belitung maupun dari Pemerintah Pusat.
“Di samping itu, potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi alternatif solusi yaitu adanya potensi dari penerimaan daerah yang bisa dimaksimalkan melalui inovasi dan kreativitas OPD,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, M. Unu juga menyinggung rencana pembangunan kolam retensi sebagai bagian dari pengendalian banjir. Ia menyebutkan adanya dukungan dari Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS) terkait hal ini.
“Kalau kolam retensi bisa terealisasi, akan sangat membantu mengurangi beban kiriman air hingga 80%. Kami sudah langsung berkoordinasi dengan kementerian dan kepala balai. Kita perjuangkan agar bisa dimulai, setidaknya pada akhir tahun ini,” katanya. (**/adv)
