Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar Dorong Pemangkasan Program yang Tidak Menyentuh Masyarakat Secara Langsung

TerabasNews, Pangkalpinang – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) Eddy Iskandar mengungkapkan target upaya efisiensi Pemerintah Daerah (Pemda) Babel.

Hal ini disampaikan Eddy Iskandar yang juga seketaris DPD Partai Golkar Babel saat rapat Badan Anggaran bersama Pemda Babel di Ruang Banggar DPRD Babel.

“Saat Ini DPRD Provinisi Babel bersmaa Pemda sedang membahas efisiensi anggaran sebagaimana amanat dari inpres nomo 1 tahun 2025 DPRD, kami rapat banggar Badan Anggaran secara lebih terinci kami menyarankan kepada masing-masing komisi untuk membahas perihal bagian-bagian mana saja yang harus diefisiensi oleh pemerintah daerah,” ungkapnya kepada media trendberita.com pada Kamis 20 Februari 2025.

Eddy Iskandar pun membeberkan hal apa saja yang akan difokuskan dalam rapat itu mengenai efisiensi anggaran tahun 2025.

“Kami menekankan bahwa itu efisiensi tidak bisa dilakukan dengan cara potong langsung tanpa melakukan pembahasan karena ada beberapa hal tentu yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan kita semua terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Dewan Dapil Kota Pangkalpinang ini mengatakan bahwa tidak semua bentuk perjalanan dinas harus dikurangi. Dikarenakan ada beberapa juga perjalanan dinas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pengawasan dan kunjungan-kunjungan yang menjadi pelayanan dalam peningkatan pendapatan daerah tentu tidak bisa dipotong.

“Tetapi perjalanan dinas yang bersifat konsultasi dan koordinasi itu harus dikurangi, kemudian juga dalam ranggka kegiatan kegiatan yang tidak terlalu penting yang bersifat serimonial yang pertemuan tentu juga harus dikurangi,” pungkasnya.

Eddy Iskandar pun turut menyinggung soal kekewatiran para pengusaha dibidang perhotelan dalam hal Ini PHRI.

“Tentu kegiatan pertemuan yang bersifat sosialisasi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah tentu juga harus diperhatikan. Sebab berkaitan dengan keresahan kawan-kawan PHRI bahwa tidak ada lagi kegiatan-kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh Pemda sebagainya itu tetap ada, tetapi dengan skala terbatas kegiatan kegiatan penting untuk pelayanan publik itu yang harus kita jaga,” bebernya.

Tak hanya itu, Polisi Golkar ini pun menekankan kepada Pemda untuk pemberlanjaan atau pengadaan harus diefisiensi kearah digitalisasi.

“Kemudian pembelanjaan ATK harus dikurangi mengingat sudah jamannya digitalisasi maka yang tidak begitu perlu maka kita dorong ke arah digital hal hal seperti ini akan dilakukan efisiensi termaksud kegiatan kegiatan seperti pakaian, kendaraan dan perlu kemudian hal itu kita efisiensi,” ujarnya.

Selain itu, Ia menjelaskan prinsip efisiensi ini hanya memanggkas kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu dan tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

“Dan kegiatan utama seperti pendidikan , kesehatan, pelayanan yang berkaitan erat dengan masyarakat termaksud bantuan sosial dan lain sebagainya tentu harus jadi proritas didalam anggaran kita, yang didalamnya upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Maka itu yang akan menjadi fokus di DPRD dalam melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 ini,” tutupnya. (**)