DPRD Babel Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda

TerabasNews, PANGKALPINANG – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kep. Babel Tahun Anggaran 2022, Jumat, 11/8.

Dalam Paripurna juga beragendakan Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023, Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024, usulan perubahan tata tertib DPRD Provinsi Kep. Babel dan Persetujuan Hibah Tanah ke MUI.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi yang diwawancara bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Naziarto, mengungkapkan beberapa skala prioritas pada APBD Perubahan tahun 2023.

“Untuk APBD Perubahan, kita ada beberapa prioritas. Pertama, di bidang pendidikan terkait kisruh atas permasalahan PPDB yang kemarin,” Ujar Herman Suhadi.

Ia mengatakan, Oleh sebab itu, APBD Perubahan ini akan menitikberatkan pada persiapan kebutuhan kelas bagi masyarakat yang ingin bersekolah di sekolah negeri, dengan mempercepat terealisasinya sekolah-sekolah baru.

“Prioritas pada bidang kesehatan pada APBD Perubahan dan APBD 2024 ini, seluruh masyarakat Bangka Belitung sudah UHC (target 96%), yang artinya, sudah memiliki sistem penjaminan kesehatan. Untuk itu, sarana dan prasarana, serta pelayanan di rumah sakit agar dapat ditingkatkan, ” Harap Herman Suhadi.

Kemudian Ia mengatakan, prioritas atas penanganan stunting dilakukan dengan jalan turun langsung ke desa, memberikan makanan tambahan, dan juga memberikan insentif kepada kader yang terlibat secara langsung menangani stunting.

“Intervensi atas kemiskinan ekstrem dengan jalan memberikan subsidi ke masyarakat. Hal ini tentu harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemprov, BPKP, serta BPK sebagai pendampingan, ” Katanya.

Dikatakannya, target secepat mungkin Bangka Belitung ini keluar dari kemiskinan ekstrem. Kita berlomba bagaimana caranya agar kemiskinan ekstrem itu keluar dari Kep. Bangka Belitung. Kami dari DPRD berharap agar Kep. Bangka Belitung menjadi provinsi pertama yang keluar dari kemiskinan ekstrem ini. (**)