TerabasNews, Jakarta–Implementasi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,khususnya pasal 74 terkait peng hapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak,menjadi salah satu fokusu tama Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat Nasional ditahun2023.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A.Purwantono, dalam kegiatan Media Gathering yang di gelar di Dharmawangsa Hotel, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan pada Senin (20/03/2023).
Turut hadir sebagai narasumber ,antara lain Kepala Korps Lalu Lintas Polr iIrjen Pol.Firman Shantya budi, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang di wakili oleh Plh. Direktur Pendapatan Daerah Budi Ernawan, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana,Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio,dan Pengamat Transportasi i Darmaningt yas.
Rivan mengatakan, aturan peng hapusan data regidentter hadap kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasiulang selama dua tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku STNK, telah dilakukan berbagai kajian dan pembahasan di tahun lalu.
Dari berbagai pembahasan tersebut, kata Rivan, telah ditetapkan tiga poin utama, pertama, Jasa Raharjaa kan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengecekan masalaku kendaraan bermotor melalui Website dan USSD.
Kedua, Korlantas Polri akan menyusun petunjukarah/surat telegram sebagai landasan pelaksanaan implementasi Pasal 74. Ketiga, Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerahakan menyusun edaran penghapusan BBNKBII serta kajian atas penghapusan Pajak Progresif. “Dari berbagai persiapan yang telah kami lakukan ditahun 2022, Tim Pembina Samsat Nasional sepakat untuk mengimplementasikan aturan tersebut mulai di awal tahun ini,”ujarRivan.
Kakorlantas Pol riIrjen Pol.Firman Shant yabudi, mengatakan, pihaknya bersama Tim Pembina Samsat telah berkomitmen untuk mengakselerasi implementasi aturan tersebut.“Polri selama ini hanya menunggu dibelakang loket. Artin yayang tidak daftar tidak teridentifikasi. Oleh karena itu , sekarang kami di kantor Samsat berkomitmen untuk membantu pemerintah meningkatkan PAD-nya,”ujarnya.
Diera modern seperti saat ini, kata Firman, Tim Pembina Samsat Nasional terus berupaya men cari cara-cara efektif untuk mengedu kasi masyarakat patuh membayar
pajak.“Ini tentu harus di kerjakan sekarang, dan harus disampaikan ke pada masyarakat
dengan baik,”tambah Firman.
Sementara itu, Plh. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Budi Ernawan, juga menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah.“Dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap membayar PKB, maka sudah tentua kan menghambat laju pembangunan didaerah,”katanya.
Budi berharap, dengan di implementasikan nya sanksiter hadap para penunggak pajak, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajibannyaa kan terus meningkat.“Upaya tersebut juga kita dorong dengan relaksasi berupa kemudahan pembayaran, pemberian keringanan den daatau pokok pajak, bahkan peng hapusan pajaknya,”terang Budi. Sesuai peraturan undang-undang peng hapusan biaya balik nama2 (BBN2) dan progresif merupakan kewenangan pemprov dan saat ini sudah 60% pemprov melakukan peng hapusan BBN2, dan untuk pajak progresif 30%.
Mudik Bersama BUMN 2023
Selain implementasi UU 22 Tahun 2029, dalam Media Gathering itu juga membahas terkait program Mudik Gratis Bersama BUMN, dimana Jasa Raharja kembali dipercaya untuk menjadi koordinator. Rivan menyampaikan, tahun ini Kementerian BUMN menyiapkan 65.603 kuota mudik gratis dengan rincian 46.523 penumpang pada 1.009 bus, 15.658 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api ,dan 2 .562 penumpang dengan
7 kapallaut.
Khusus Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja , Rivan menyampaikan, pihaknya menyediakan 131 armada bus untuk kuota6.300 pemudik, dan 24 rangkaian kereta api untuk 14.000 pemudik. Sejumlah armada tersebut, akan diberangkatkan dari empat kota,yakni Jakarta, Bandung,Surabaya dan Palembang keberbagai kota tujuan.“ Total pemudik yang akan kita berangkat kanadalah 20.300orang,”ujarnya.
Rencananya,mudik bersama Jasa Raharja tahun ini, untu karmada bus dari Jakarta akan diberangkatkan pada 18 April dari Ring Road Gelora Bung Karno(GBK)Jakarta. Sedangkan untuk moda transportasi kereta api,akan di berangkatkan dari Stasiun Pasar Senen pada 15 dan16 April 2023.
Pendaftaran mudik bersama Jasa Raharja, telah dilaksanakan secara online mulai 15
Maret 2023. Adapun, sejumlah persyaratannya,antara lain sepert iKTP dan SIMC yang masih berlaku,STNK sepeda motor,serta Kartu Keluarga/Surat Nikah.“Kami melihat masyarakat sudah sangat antusias untuk mendaftar,” kata Rivan.
Rivan mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik, khususnya yang akan menggunakan kendaraan roda dua,agar dapat memanfaatkan program mudik bersama ini sehingga lebih aman dan nyaman.“Harapan kami, teman-teman media juga bisa terus menginformasikan terkait kegiatan ini, sehingga bisa lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat,”imbuhnya.
Selain ke dua topik besar tersebut, Media Gathering sebagai salah satu ajangsilaturahmi dengan awak media tersebut juga membahas terkait upda tekinerja Jasa Raharja tahun
2022, strategi korporasi tahun2023,serta penyampaian hasil Rakor Tim Pembina
Samsat Nasional Tahun2023.
Pembentukan Medical Advisory Board
Dalam kesempatan yang sama,Jasa Raharja juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Tenaga Ahli Kesehatan Medical Advisory Board,untuk standardisasi dan optimalisasi biaya santunan perawatan.
Rivan menyampaikan, Medi calAdvisory Board merupakan organisasi nonstruktural di Jasa Raharja yang terdiri dari ahlieksternal dan pegawai internal.“Medical Advisory Board dibentuk bertujuan untuk menghasilkan suatu keputusan, pertimbangan,dan/atau pedoman yang digunakan sebagai standar obat,alat kesehatan,dan layanan kesehata, bagi korban kecelakaan lalu lintas yang bermutu,rasional,dan efisien yang dapat di pertanggung jawab kan,”ujarRivan.
Adapun,lanjut Rivan, fungsi utama Medical Advisory Board, pertama, untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan korban kecelakaan dirumah sakit, rasional dan efisienserta dapat di pertanggung jawab kan sesua istandar profesi medis. Kedua, memastikan kebutuhan medis para korban kecelakaan lalulintas yang dijamin Jasa Raharja dengan biaya rumah sakit yang wajar.
Ketiga, terwujudnya transferof knowledge dalam bidang medis dari dokter spesialis kedokter konsultan Jasa Raharja. “Keempat, mewujudkan terkendalinya kemitraan antara Jasa Raharja dengan rumah sakit dan dokter, khususnya dalama spekpelayanan medis,”paparRivan.
