Komisi VII DPR RI & Geospasial Sosialisasikan Pemetaan Batas Desa dan Kelurahan di Pulau Belitung, Bambang Patijaya: 90 Persen Sudah Rampung

TerabasNews, Tanjung Pandan – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPR RI Dapil Babel), Bambang Patijaya menggelar sosialisasi pemetaan batas desa dan kelurahan di Pulau Belitung yang bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial, Selasa 19 Juli 2022 di Hotel BW Suite, Tanjung Pandan Kabupaten Belitung.
Dalam keterangannya, Bambang Patijaya yang juga Ketua DPD Partai Golkar Babel menganggap persoalan tapal batas desa dan kelurahan sangat penting. Apalagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) banyak aktivitas pertambangan yang merubah tekstur wilayah yang sudah dijadikan batas wilayah oleh orang zaman dahulu.
“Hari ini kan ada kegiatan saya sebagai Anggota Komisi VII melakukan bersama sama dengan Badan Informasi Geospasial tentang Sosialisasi Pemetaan Batas-Batas Desa atau Kelurahan yang ada di Belitung. Nah kegiatan ini sebagai kemitraan Komisi VII kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial,” kata Bambang.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemetaan batas desa atau kelurahan harus segera diselesaikan.
“Jadi tadi persoalan tapal batas ini kan menjadi suatu persoalan yang sangat penting, sudah dijelaskan dan dipaparkan setiap desa memang diharapkan segera melakukan pemetaan batas desanya,” ujar dia.
Menurut Bambang, sosialisasi ini penting dilakukan dikarena zaman dahulu batas wilayah diambil dari ciri-ciri fisik yang ada di alam. Misalnya seperti sungai, batu, lembah dan lain sebagainya dan hal itu tidak lagi berlaku untuk sekarang.
“Apalagi di Pulau Belitung dan Pulau Bangka ini kan persoalan tapal batas harus diperjelas karena adanya pertambangan, yang dulu ada sungai kini tidak ada lagi dan yang dulu ada kali sekarang jadi lokasi pertambangan, sehingga tidak jelas lagi tapal batasnya,” jelasnya.
Untuk itu, Bambang Patijaya yang akrab disapa BPJ ini meminta batas-batas wilayah desa dan kelurahan ini bisa diselesaikan dengan jelas menggunakan GPS, sehingga langkah ini sangat membatu pemerintah di daerah dalam penentuan tapal batas.
Disampaikan aktivis pemuda yang kini juga menjabat Ketua Umum Gema Budhis ini, untuk di pulau Belitung sudah hampir tidak ada persoalan tumpang tindih wilayah desa. Bahkan penetapan tapal batas sudah selesai mencapai 90 persen. “Hanya saja tinggal persoalan pemetaan digitalnya yang harus diselesaikan,” pungkas Bambang yang berharap dengan sosialisasi itu dapat membantu aparat desa dalam pengawasan dan penentuan lokasi daerah batasnya serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah masing-masing.(Rilis.MPO-PG)