Rapat Paripurna DPRD, Penyampaian LKPJ Bupati Bangka 2021

TerabasNews, Sungailiat – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka tahun 2021 berlangsung di ruang mahligai DPRD, Senin (28/03). 

Rapat paripurna dihadiri sebanyak 26 orang anggota DPRD Bangka yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangka, Iskandar Sidi S.IP yang didampingi Wakil Ketua DPRD 1 Mendera Kurniawan dan Setwan, Erry Gunawan. 
Dikesempatan tersebut, Ketua DPRD Bangka, Iskandar Sidi mengatakan penyampaian LKPJ oleh Bupati Bangka ini merupakan laporan yang wajib disampaikan dalam satu kali dalam setahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian LKPJ tersebut berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (2) UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

“LKPJ tersebut perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan serta menselaraskan komitmen kemitraan dan sinergitas Pemerintah Daerah dengan DPRD Bangka,” katanya. 
Selain itu, DPRD akan memberikan sumbangsih dan dukungan kepada Bupati dalam bentuk regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program pembangunan yang telah dituangkan dalam anggaran APBN tahun 2021.
“Penyampaian LKPJ ini tentunya sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah,” ujar Ketua DPRD Bangka ini.
Sementara itu, Bupati Bangka, Mulkan SH,MH mengatakan penyampaian LKPJ ini menyampaikan informasi pelaksanaan program tentang pemerintah daerah melalui Bupati kepada DPRD. Dan ini sebagai bentuk nyata dalam menciptakan pemerintah yang berlandaskan pada pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik,efektif, transparan dan bertanggung jawab. 
“Adapun kisaran anggaran tahun 2021 tersebut sebesar Rp 1.150.552.228.075 dengan rincian PAD Rp 135.750.792.450, pendapatan transfer Rp 973.206.246.625, pendapatan daerah yang sah Rp 41.595.189.000,” ungkapnya. 
Lebih lanjut dikatakannya, dalam RAPBD tahun anggaran 2021, pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebelumnya. Penurunan alokasi dana transfer pemerintah pusat dan kebijakan formulasi sisa lebih dari dana alokasi khusus (DAK) tahun sebelumnya ke dalam perhitungan alokasi dak tahun anggaran 2021 berdampak pada perencanaan belanja daerah.
“Secara umum kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2021 ditetapkan sebagai berikut:1) memprioritaskan belanja untuk pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), 2) memprioritaskan alokasi dana hibah, 3) mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan manusia yang difokuskan pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan, 4) mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan sektor unggulan yang difokuskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pariwisata dan industry, 5) mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pemerataan dan kewilayahan, 6) mempertajam alokasi belanja untuk dimensi tata kelola dan reformasi birokrasi, 7) mempertajam alokasi belanja untuk dimensi berwawasan lingkungan, 8) mempertahankan proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, 9) mengelola difisit anggaran dalam batas yang diperkenankan, 10) memberikan stimulus bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi akibat pandemi covid 19,” bebernya.
Bupati Bangka berharap, tujuan dalam mewujudkan Bangka SETARA dapat tercapai dengan kerja sama semua pihak baik eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pelibatan pihak ketiga yaitu sektor swasta serta dukungan elemen masyarakat Kabupaten Bangka. (Adv)