Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangkalpinang Dengar Keluhan Masyarakat Terkait Minyak Goreng

TerabasNews, PANGKALPINANG — Dalam beberapa hari terakhir terjadi kelangkaan minyak goreng di tingkat pengecer dan konsumen di Kota Pangkalpinang.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady saat mendengar keluhan masyarakat, terkait langkanya minyak goreng di pasaran.

“Dua hari terakhir ini kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait langkanya minyak goreng di pasaran. Padahal satu pekan sebelumnya, kami sudah melakukan sidak ke gudang distributor di Pangkalpinang, informasi yang kami dapatkan bahwa tidak ada pengurangan kuota minyak goreng,”ujarnya. Selasa, (8/3/2022).

Terkait kelangkaan itu, Rio Setiady mempertanyakan mengapa minyak goreng yang sebelumnya tersedia, namun menjadi langka di pasaran.

“Tetapi hari ini tiba-tiba minyak goreng seakan hilang ditelan bumi, para agen dan pengecer pun dijatah dan sangat terbatas. Masyarakat juga tidak kebagian minyak goreng dengan harga HET di kisaran 15 ribu perliter,” ucapnya.

Sebelumnya kata Rio, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Pangkalpinang dan kabupaten sekitar. Sebagian besarnya mengatakan, tidak ada kendala terhadap peredaran minyak goreng.

“Ini ada apa? Kota Pangkalpinang yang sebelumnya tidak ada masalah terhadap distribusi minyak goreng, dengan harga yang sudah diturunkan oleh pemerintah, tiba-tiba kembali langka seperti situasi 2 bulan yang lalu,”ujarnya.

Menurut Rio, secara global harga minyak kelapa sawit di pasaran terjadi peningkatan, namun pemerintah sudah memberikan subsidi untuk minyak goreng konsumsi masyarakat dan UMKM, namun sampai hari ini faktanya masih terjadi kelangkaan di pasaran.

“Siang tadi kita cek ke beberapa toko pengecer di daerah sekitar Kelurahan Air Kepala Tujuh, kami tidak menemukan ada stok minyak goreng, tetapi ada toko yang menjual dengan harga dua kali lipat HET yaitu 30 ribu, tentu ini harus ditelusuri oleh satgas pangan dan dinas terkait, kemana larinya minyak goreng bersubsidi yang telah dijamin oleh pemerintah kepada masyarakat,”ucapnya.

Untuk mengatasi hal itu, Politisi PKS ini mendorong dinas terkait untuk berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi Babel dan Satgas Ketahanan Pangan, termasuk kepada aparat penegak hukum.

Lanjut Rio, hal itu dilakukan agar jangan sampai ada oknum yang mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat dengan menimbun minyak goreng.

“Kami imbau kepada para agen dan pengecer termasuk kepada masyarakat secara umum, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu distribusi minyak goreng, karena ini merupakan komoditi kebutuhan pokok rumahan. Saya kira tidak pas jika kita mengambil keuntungan, namun berimbas pada keresahan di masyarakat, apa lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan lebaran, dimana tentu konsumsi minyak goreng diperkirakan akan meningkat,”katanya. (**)