DPRD Babel Gelar Rapat Banggar Finalisasi RAPBD 2021 dan Usulan Pinjaman Daerah

TerabasNews – PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021 di ruang badan anggaran DPRD Babel, Kamis (19/11).

“Dengan agenda pertama sekali, mendengarkan laporan dari tiap komisi pada saat rapat koordinasi bersama para OPD terkait,” kata Plt Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi saat dikonfirmasi wartawan di gedung DPRD Babel.

Amri mengungkapkan, dalam rapat anggaran tersebut berjalan kondusif dan hasilnya dapat dipahami bersama.

“Dari seluruh usulan komisi-komisi itu ada pengurangan, ada penambahan (anggaran-red) juga dan ada yang bersifat hukuman penalti, contohnya, saya sampaikan, untuk Dinas Kehutanan dipotong Rp2 miliar sebagai hukuman dikarenakan mereka tidak menghadiri sama sekali rapat dengan komisi II, sudah kita putuskan itu dan ini menjadi pembelajaran bagi OPD lainnya,” ujarnya.

Untuk tahapan-tahapan selanjutnya, dikatakan dia, diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi dalam menutupi defisit anggaran.

“Apakah penambahan pagu anggaran atau kah kita melakukan pergeseran-pergeseran anggaran. Yang penting kita berharap, anggaran yang kita sahkan itu nantinya adalah anggaran yang paling prioritas,” terangnya.

Selain itu, diutarakan dia, dalam rapat anggaran tersebut, terjadi perdebatan yang panjang terkait rencana pinjaman daerah yang diinisiasi oleh pihak eksekutif.

“Tapi alhamdulillah teman-teman memahami, bahwa pinjaman daerah itu bukanlah sesuatu hal yang tabu, dan ini mengacu kepada kebijakan pusat juga,” ungkapnya.

Kebijakan pusat ini, dijelaskan dia, melalui dua pola, yakni, melalui pola atau program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dana pinjamannya digelontorkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memulihkan ekonomi imbas dari pandemi Covid-19.

“Dan ini (pinjaman-red) hampir seluruh daerah baik provinsi maupun kabupaten mengusulkan kepada pemerintah pusat, PEN ini APBN yang dikelola oleh SMI, dimana SMI ini adalah BUMN nya dibawah Kementerian Keuangan dan bunga nya nol persen dan pengembaliannya pun melalui pemotongan DAU,” ulasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan, pinjaman melalui program PEN ini bukan untuk menutupi defisit anggaran, melainkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Diharapkan ada efek tambahan, apa itu? Dengan adanya belanja infrastruktur, maka akan terbuka ruang pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan akan menggerakan ekonomi di Babel, nah kita setuju itu,” jelasnya.

“Tetapi dengan prinsip kehati-hatian, prinsip keterbukaan, taat aturan, kemudian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya serta dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya,” tandasnya. (adv)