DPRD Bersama Pemerintah Babel Masih Bahas Raperda Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19

TerabasNews – PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelaksanaan Protokol Kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

“Kami DPRD bersama pemerintah daerah sama-sama memahami bahwa masalah Covid-19 ini merupakan masalah serius dan mesti kita pikirkan pencegahan dan penyebarannya, karena belum ada vaksin atau obatnya,” kata Plt Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (12/10).

Amri menuturkan, banyak masyarakat yang belum terbiasa dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan masih menganggap permasalahan Covid-19 ini bukan permasalahan yang serius.

“Atau masih diragukan lah keberadaan Covid-19 ini bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Politikus PPP ini, pelaksanaan protokol kesehatan tidak terlalu efektif jika hanya diatur melalui peraturan gubernur (pergub), karena dalam pergub tersebut hanya mengatur sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

“Karena dalam pergub itu hanya diberikan sanksi berupa sanksi sosial, tidak bisa diberikan sanksi senda ataupun pidana. Jadi agar pelaksanaan protokol Covid-19 itu betul-betul tersosialisasikan dan menjadi budaya di masyarakat, maka memang perlu ada aturan khusus yang memaksakan kepada masyarakat untuk melaksanakan itu agar lebih disiplin,” terangnya.

Amri mengungkapkan, pihaknya berupaya agar pembahasan raperda ini cepat diselesaikan, karena dikatakan dia, Covid-19 ini merupakan persoalan yang cepat dan serius dengan mempertimbangkan pandemi ini akan dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

“Dan di perda itu juga akan mengatur sejauh mana kita mesti menganggarkan baik sarana prasarana pendukung dari pelaksana protokol kesehatan tersebut serta kita bisa menganggarkan pembelian misalnya, masker, pembiayaan untuk pengecekan, dan tracing,” jelasnya.

“Raperda ini kita targetkan awal November 2020 selesai, sekarang kan pansus masih berjalan,” katanya. (adv)