BPKP Babel Lakukan Evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

TerabasNews, TOBOALI — Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Pertemuan koordinasi tahap awal berlangsung di Ruang Rapat BAPPERIDA Kabupaten Bangka Selatan, Senin (14/9/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat permohonan evaluasi yang disampaikan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada 19 Agustus 2026. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang terakhir diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025.

Pertemuan dihadiri oleh jajaran Inspektorat Daerah, BAPPERIDA, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Haris Setiawan, S.Pi., M.T., menyambut baik pelaksanaan evaluasi tersebut. Beliau menegaskan bahwa maturitas SPIP Terintegrasi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan persyaratan administrasi, melainkan instrumen penting untuk mengenali potensi risiko dan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah.

“Kehadiran tim BPKP dalam melakukan evaluasi merupakan kesempatan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan. Maturitas SPIP Terintegrasi harus menjadi instrumen untuk mengenali risiko dan memperkuat pengendalian intern, bukan hanya sekadar memenuhi persyaratan administrasi,” ujar Haris.

Haris memastikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap seluruh proses evaluasi dan meminta perangkat daerah terkait untuk kooperatif serta menyediakan data dan dokumen yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi diharapkan menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat aspek integritas dan akuntabilitas pelayanan publik.

Tim evaluasi dari BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Yanson Bastian sebagai Ketua Tim, didampingi Bentrastyadi selaku Wakil Penanggung Jawab, Donny Adrian sebagai Pengendali Teknis, serta anggota tim Friska Dwi Enita, Lisa Hemas Ariyanti, dan Dwi Anggraeni. (**)