Inflasi Bangka Belitung di Juli 2026 Tetap Terjaga Stabil

TerabasNews – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Juli 2026 mengalami inflasi sebesar 0,35% (mtm) dan secara tahunan mengalami inflasi sebesar 2,62% (yoy) atau terjaga stabil sesuai sasaran target inflasi nasional yakni sebesar 2,5±1%. Selanjutnya, inflasi Bangka Belitung juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,88% (yoy). Meskipun terdapat tekanan inflasi, namun relatif masih terkendali sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan terendah ke-13 dari 38 provinsi se-Indonesia.

Secara bulanan, sumber tekanan inflasi Juli 2026 didorong oleh kenaikan indeks harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, khususnya pada komoditas ikan laut seiring dengan faktor cuaca yang mengakibatkan pasokan ikan di pasar menjadi terbatas, dan pada gilirannya juga mendorong kenaikan harga pada komoditas nasi dengan lauk. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga turut disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yakni sebesar 3,25% (yoy) utamanya disebabkan oleh komoditas cumi-cumi. Harga komoditas tersebut masih tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh pasokan yang menipis akibat cuaca ekstrem di perairan lokal, serta permintaan ekspor yang relatif masih tinggi. Selain itu, inflasi tahunan juga didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 5,63% (yoy) khususnya komoditas emas perhiasan yang disebabkan oleh ketidakpastian global, dan Kelompok Transportasi sebesar 4,29% (yoy) khususnya angkutan udara sebagai dampak harga avtur yang masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Merespon hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy menyampaikan bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya yang tergabung di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berkomitmen menjaga inflasi tetap berada pada sasaran target nasional. Sebagai langkah konkret, pada tanggal 15 Juli 2026 telah diselenggarakan pertemuan High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan turut dihadiri seluruh Kepala Daerah tingkat Kotamadya dan Kabupaten, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pimpinan OPD/instansi vertikal terkait.

Adapun pertemuan HLM tersebut menghasilkan 11 (sebelas) Kesepakatan Pengendalian Inflasi Daerah yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh TPID, antara lain:

1. Pelaksanaan operasi pasar murah.
2. Kampanye gerakan diversifikasi pangan, belanja bijak dan no food waste.
3. Pelaksanaan business matching dan/atau misi dagang komoditas pangan.
4. Desain Early Warning System (EWS) dan pengembangan protokol manajemen inflasi.
5. Perluasan awareness dan implementasi skema asuransi pertanian.
6. Dukungan sarana prasarana pasca panen dan sistem penyimpanan.
7. Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
8. Fasilitasi distribusi pangan.
9. Hilirisasi pangan.
10. Pengendalian dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi antara pusat dan daerah sesuai mandat GWPP (Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat).
11. Rekapitulasi dan pelaporan aktivitas perekonomian secara terintegrasi melalui sistem Babel Ecository.

Kesepakatan ini akan terus dipantau implementasinya serta dampaknya terhadap inflasi di Bangka Belitung.

Menindaklanjuti HLM, Bank Indonesia telah memfasilitasi terwujudnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi DKI Jakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2026 melalui mekanisme Government to Government (G to G) dan Government to Business (G to B). Diharapkan melalui kerja sama ini sebagai upaya dalam rangka memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, agar memastikan masyarakat dapat mengakses pangan yang layak dengan harga yang terjangkau melalui prinsip tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran, Bank Indonesia juga bersama Pemerintah Daerah bersinergi dalam penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah sebanyak 65 kali.

Lebih lanjut, Rommy menyampaikan bahwa untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi umum melalui 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif), Bank Indonesia terus mengoptimalkan implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) bersama Pemerintah Daerah. Sebagai penutup, Rommy kembali menegaskan tantangan inflasi ke depan masih tetap ada yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global, geopolitik, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait terus membangun Optimisme, Komitmen dan Sinergi (OKS) guna menjaga inflasi sesuai dengan sasaran target inflasi nasional.